Pakar Hukum: Pelantikan BG Demi Kepastian Hukum

jpnn.com - JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Andi Irmanputra Sidin meminta agar Presiden Joko Widodo memberi kepastian kepada publik terkait pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan menjadi Kepala Kepolisian RI (Kapolri).
“Jadi jangan ada wacana yang lain, yang saat ini harus dilakukan adalah Presiden harus cepat melantik Budi Gunawan,” ujarnya kepada media, Kamis (12/2).
Kata Irmanputra, jika Presiden segera menentukan jadwal pelantikan Budi Gunawan, maka presiden telah memberikan jaminan hukum kepada publik. Menurut dia, yang harus dipikirkan saat ini adalah kepentingan bangsa yang lebih besar dan jauh ke depan. “Jangan sampai Presiden berpikir aspek politis dan yang lainnya,” ujarnya.
“Di sini nggak ada politik-politikan, semuanya sudah clear. Tinggal melantik (Budi Gunawan),” tegasnya.
Nah, jika ditilik dari aspek politik, pelantikan Budi tak bermasalah. Pasalnya, parlemen begitu bulat mendukung Kepala Lemdikpol itu. “Jadi saat ini yang dipertaruhkan adalah sumpah jabatan Presiden, karenanya tidak ada alasan Presiden tidak melantik Budi Gunawan,” terangnya.
Menurutnya, yang harus dilakukan Jokowi adalah adalah memberikan kepastian hukum untuk kepentingan bangsa dan negara dalam jangka panjang. (mas)
JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Andi Irmanputra Sidin meminta agar Presiden Joko Widodo memberi kepastian kepada publik terkait pelantikan Komjen
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Peradi Tingkatkan Kemampuan Anggota dengan Hadirkan Advokat Luar Negeri
- Paksa Kepala Daerah Ikut Retret, Prabowo Ingin Meniru Rezim Orde Baru
- Pengamat: Retret Kepala Daerah Bukan Demi Kesejahteraan Rakyat, Tetapi Investasi Politik Prabowo
- Rano Karno Sebut Pramono Anung Sudah di Magelang, Ikut Retret Kepala Daerah?
- Dosen UIN Raden Fatah Sebut Asas Dominus Litis Bisa Timbulkan Monopoli Hukum
- Raih Dukungan Mayoritas, Fathan Subchi Pimpin PB IKA PMII 2025-2030