Pakar Hukum: Pengesahan UU Cipta Kerja Prestasi Legislasi DPR

jpnn.com, JAKARTA - Pakar hukum tata negara dari Universitas Indonesia, Fitra Arsil, menilai pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja adalah prestasi yang ditorehkan DPR RI dalam menjalankan fungsi legislasinya. Hal itu disampaikan Fitra dalam diskusi tentang UU Cipta Kerja yang digelar Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) secara daring, Sabtu (10/10).

“Saya mau bilang, kini ada kebangkitan prestasi legislasi DPR RI. Sampai Oktober, sudah menyelesaikan 7 undang-undang. Kalau dilihat dari prestasi prolegnas, ini prestasi DPR sekarang luar biasa,” ungkap Fitra.

Fitra mengatakan itu dengan membandingkan kinerja DPR RI dalam mencapai target program legislasi nasional tahun 2015-2019. Pada 2015, dari target 40 RUU dalam prolegnas hanya 3 yang disahkan menjadi UU, pada 2016 dari 50 RUU dalam prolegnas hanya 12 yang disahkan jadi UU.

Lalu pada 2017, dari 83 RUU dalam prolegnas, hanya 6 yang disahkan menjadi UU, tahun 2018 juga hanya 5 RUU yang disahkan menjadi UU dari target 49 RUU, dan pada 2019 DPR RI hanya mensahkan 14 UU dari 55 RUU yang masuk prolegnas.

“Data 2015-2019, kemampuan DPR membuat undang-undang ya segitu-segitu saja. Kalau kita lihat prestasi legislasi DPR, orang punya banyak kekhawatiran, target prolegnas dan UU yang berhasil disahkan berbanding jauh,” ujarnya.

Selain itu, Fitra juga memuji peningkatan kinerja DPR RI dalam menjalankan fungsi legislasi. Dia membeberkan bahwa baru pada tahun 2020 DPR RI mampu membahas dan mensahkan undang-undang lebih dari 1.000 halaman.

“Tahun 2020 kita dapat berita gembira, DPR sudah menyelesaikan 178 halaman undang-undang lain ditambah 1.000 halaman Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi prestasi ini luar biasa, kebangkitan prestasi DPR,” ujarnya.

Adapun DPR RI bersama pemerintah sudah menggelar 64 rapat membahas RUU Cipta Kerja hampir setiap hari, bahkan tetap dilaksanakan meski tengah memasuki masa reses DPR, di akhir pecan, bahkan hingga malam dan dini hari.