JPNN.com 
Pakar Hukum Soroti Kasus Arion Indonesia Melawan DJP
Senin, 29 April 2024 – 04:42 WIB
Sidang gugatan PT Arion Indonesia dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada Kamis (25/4). Foto: source for jpnn/c,nn
"Melainkan ada banyak sekali. Namun hal itu tidak pernah dipermasalahkan Komite Pengawas Perpajakan," ungkapnya. (jlo/jpnn)
Terkait Kasus PT Arion Indonesia, DJP Diduga Tidak Mengakui Indonesia Sebagai Negara Hukum
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh
BERITA TERKAIT
- Tarif PPN Naik Jadi 12 Persen Mulai Tahun Depan, Ini Saran Pengamat untuk Pemerintah
- Waspada Efek Luar Biasa dari Kenaikan PPN 12 Persen
- Said Didu Diperiksa Polisi Gegara Kritik PSN PIK 2, Pakar Minta Publik Hormati Proses Hukum
- Pakar Hukum Sebut Kasus Korupsi Timah Hanya Bisa Diselidiki Polisi & PPNS ESDM
- PPN 12 Persen Tidak Berpihak kepada Rakyat, Tolong Dibatalkan
- Sri Mulyani Keukeuh PPN Naik jadi 12 Persen pada 2025, Siap-Siap ya Rakyat!
