Pakar Hukum Tata Negara Minta Prabowo Tindak Tegas Aparat yang Tak Netral di Pilkada

Pakar Hukum Tata Negara Minta Prabowo Tindak Tegas Aparat yang Tak Netral di Pilkada
Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari dalam diskusi ‘Demokrasi yang Tergerus Pasca-Reformasi 98, Residu Rezim Jokowi Cawe-Cawe MK, Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024’. Foto: dok MS

Apalagi, adanya kedekatan pribadi atau masa kariernya di masa lalu dengan Jokowi yang sangat berpengaruh besar.

“Enggak mungkin (Kapolda tak netral dicopot), kecuali dia mengambil pilihan yang berbeda dengan apa yang diharapkan menguntungkan pemerintah, karena pemerintah sekarang dengan pemerintah yang lalu, kan, sebenarnya tidak berbeda,” jelasnya.

Hadir sebagai pembicara lain dalam acara itu di antaranya Tokoh Pro Demokrasi dan HAM, Todung Mulya Lubis dan Ketua DPP PDI Perjuangan, Ronny Talapessy. (flo/jpnn)

Pakar hukum tata negara bicara soal aturan di dalam undang-undang yang telah mengatur soal netralitas aparat dan ASN di dalam Pemilu.

Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News