Pakar Hukum Tegaskan Indonesia Adalah Negara Hukum, Bukan Negara Pajak
jpnn.com, JAKARTA - Pengadilan Pajak, Jakarta Pusat kembali menggelar sidang gugatan PT Arion Indonesia melawan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kamis (30/5/2024).
Pada sidang kali ini, Pakar Hukum Alessandro Rey menegaskan bahwa Indonesia bukanlah negara pajak melainkan negara hukum.
DJP, yang diwakili oleh Tim Sidang Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III, berdalih bahwa tidak ada akibat hukum perpajakan apabila SPHP (Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan) disampaikan lewat waktu.
Mereka menganggap hal ini sebagai kesalahan yang umum terjadi dalam praktik lapangan.
Namun, Alessandro Rey, yang juga hadir sebagai saksi ahli, menegaskan bahwa dalam negara hukum, kesalahan sekecil apa pun tidak boleh dianggap lumrah hanya karena tidak ada akibat hukum, seperti keterlambatan SPHP yang tidak ada sanksi dalam UU KUP maupun PMK.
"Jika putusan tidak dilaksanakan dengan prosedur yang tepat, keputusan tersebut dianggap tidak sah dan cacat prosedur," jelas Rey.
Ia menambahkan bahwa jika DJP terus berdalih tidak melanggar hukum meskipun penyampaian SPHP lewat waktu, maka bisa dikatakan DJP tidak mengakui Indonesia sebagai negara hukum, melainkan hanya sebagai negara pajak.
Rey mempertanyakan apakah pengadilan akan tetap membiarkan keputusan yang tidak sah. Ia mengatakan bahwa Hakim tidak boleh mengesampingkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dengan alasan bukan termasuk dalam Hukum Perpajakan
Pakar Hukum Alessandro Rey menegaskan bahwa Indonesia bukanlah negara pajak melainkan negara hukum.
- Tarif PPN Naik Jadi 12 Persen Mulai Tahun Depan, Ini Saran Pengamat untuk Pemerintah
- Waspada Efek Luar Biasa dari Kenaikan PPN 12 Persen
- Said Didu Diperiksa Polisi Gegara Kritik PSN PIK 2, Pakar Minta Publik Hormati Proses Hukum
- Pakar Hukum Sebut Kasus Korupsi Timah Hanya Bisa Diselidiki Polisi & PPNS ESDM
- PPN 12 Persen Tidak Berpihak kepada Rakyat, Tolong Dibatalkan
- Sri Mulyani Keukeuh PPN Naik jadi 12 Persen pada 2025, Siap-Siap ya Rakyat!