Pakar Komunikasi Politik Nilai Butet Inginkan Demokrasi Tanpa Transaksi
jpnn.com, JAKARTA - Pakar komunikasi politik Antonius Benny Susetyo menyebut monolog dari budayawan Bambang Ekoloyo Butet Kartaredjasa di puncak peringatan Bulan Bung Karno (BBK) akhir pekan lalu seharusnya dilihat secara utuh dan menyeluruh.
Sebab, kata dia, Butet menginginkan demokrasi ke depan tidak dilakukan secara transaksional hingga pemimpin masa mendatang tak punya beban masa lalu ketika pria kelahiran Yogyakarta itu bermonolog di puncak peringatan BBK.
"Jadi, apa yang dikatakan Butet Kertaredjasa itu dia menginginkan dalam demokrasi kepemimpinan ke depan itu jangan cari pemimpin yang transaksional, jangan cari pemimpin yang ada beban masa lalu, tetapi carilah pemimpin yang berani untuk bekerja bersama rakyat," kata Benny, Selasa (27/6).
Sekretaris Dewan Nasional Setara Institute itu mengatakan monolog Butet dalam puncak peringatan BBK juga hendak membaca realitas politik sosok yang akan dipilih Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
"Butet meyakini, bahwa jagoannya yang berambut putih secara simbolik akan di-endorse oleh Presiden Jokowi, meskipun secara simbolik, Pak Jokowi tidak secara benderang meng-endorse salah satu calon siapa presiden itu," ujarnya.
Benny dalam kesempatan yang sama turut menjelaskan soal pertarungan ruang publik antara panggung belakang dan depan tentang perpolitikan Tanah Air ialah kontestasi wacana dan simbol.
Menurutnya, simbol dan sinyal belakangan sangat penting dalam memengaruhi keputusan politik yang akan diambil.
"Misalnya, simbol pertemuan para partai-partai yang hari ini hadir bersama memperingati ulang tahun PDIP, itu mengisyaratkan memang akan ada kejutan-kejutan di dalam politik, karena dalam politik yang seperti sekarang ini, tidak ada kekuatan politik yang dominan," ujar Benny.
Pakar komunikasi politik Antonius Benny Susetyo menangkap pesan ini dari monolog dari budayawan Bambang Ekoloyo Butet Kartaredjasa
- Bahlil Membantah Omongan Hasto, Agak Sok Tahu
- Jokowi Bantah Pernah Minta 3 Periode, Guntur Romli: Jadi Bahan Tertawaan Publik
- Aria Bima: Jangan Kemudian MKD Menjadi Polisi
- MKD Proses Aduan Warga soal Rieke, PDIP: Jangan Latah, Bisa-Bisa Dibubarkan
- MKD Panggil Rieke yang Mengkitik PPN 12 Persen, Deddy PDIP Sebut DPR Begini
- Deddy Sebut MKD Menjadi Alat Pembungkaman, Contohnya Memproses Rieke Penolak PPN 12 Persen