Pakar: Negara Harus Melayani Rakyat Jika Tak Mampu
Minggu, 08 Januari 2017 – 12:29 WIB
Dengan sikap pemerintah yang seperti ini menurut Asep wajar jika sekarang rakyat kemudian teriak karena kondisi kehidupan yang bukan membaik tapi malah mundur ke belakang. Pemerintah menurutnya tidak akan bisa membungkam suara rakyat jika rakyat susah dan lapar. Dia pun meminta Pemerintah mencamkan hal ini. Sebab persoalan ini serius. Pemerintah tidak bisa menuduh pihak-pihak yang kritis sebagai pihak yang ingin makar.
Seperti diketahui pemerintahan Jokowi menaikkan tiga harga pelayanan publik seperti listrik, BBM dan biaya pembuatan STNK dan BPKB. Hal ini menimbulkan kritik berbagai pihak.
Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan Bandung, Jawa Barat, Asep Warlan Yusuf menegaskan listrik, BBM, pangan, sandang, papan termasuk
Redaktur & Reporter : Friederich
BERITA TERKAIT
- PKS Tolak Kenaikan Tarif Listrik Tahun Depan, Ini Alasannya
- PKS Minta Kritis Keuangan PLN Tak Jadi Alasan Kenaikan TDL
- Daftar 13 Golongan Listrik yang Tidak Naik Beserta Tarifnya
- Hidup Kian Susah di Era Jokowi, Warga Mengadu ke Rizal Ramli
- Herman Khaeron: Bagaimana Nasib Pertamina dan PLN?
- Horeee, Tahun Depan Tak Ada Kenaikan Harga BBM dan TDL