Pakar Politik: Kader Perempuan Harus jadi Keunggulan Parpol

jpnn.com, DEPOK - Dosen Ilmu Politik FISIP UI, Dr Sri Eko Budi Wardhani (Dhani) prihatin dengan minimnya perempuan yang duduk di jajaran top kepemimpinan partai politik. Sejauh ini hanya ada dua ketua umum, yakni dari PDI Perjuangan dan PSI yang merupakan kader perempuan.

Tetapi di partai lain tidak satu pun, bahkan sebagai sekretaris jenderal. “Ini menutup peluang perempuan untuk mempengaruhi kebijakan parpol untuk mendukung kesetaraan gender,” kata Dhani di hadapan peserta Pendidikan Kader Khusus Perempuan Nasional (PKKPN) Angkatan 1 PDI Perjuangan, di Wisma Kinasih, Depok, Minggu (11/3) malam.

“Sementara kita tahu bahwa perempuan hampir tidak ada yang jadi kutu loncat, loyalitasnya tinggi. Faktor ini harusnya menjadi faktor keunggulan kader perempuan apalagi faktor loyalitas adalah paling pokok di dalam politik,” imbuh Dhani.

Kader perempuan, kata dia, memiliki keunggulan loyalitas tetapi sering tidak menjadi faktor insentif untuk promosi. Karena itu, Dhani berharap partai menciptakan kebijakan afirmasi terkait dua hal yaitu ekonomi berupa bantuan keuangan dan politik yaitu agar perempuan diberi nomor-nomor yang berpeluang terpilih (electable) di dapil basis partai.

“Kebijakan afirmasi oleh UU hanya akan efektif jika dilengkapi dengan kebijakan afirmasi internal parpol,” ungkapnya.

Menurut Dhani, PDI Perjuangan paling berpeluang untuk menambah perempuan di parlemen di berbagai tingkat tetapi jangan karena proses natural (elektabilitas yang meningkat).

“PDI Perjuangan akan bisa mewujudkan politik berkeadaban apabila makin banyak perempuan di politik. Sekaranglah momentum tersebut,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Sekretaris Badiklatpus Eva K Sundari mengatakan, berdasarkan hasil Pemilu 2014 lalu tingkat keterpilihan kader perempuan di DPR memang masih jauh dari harapan yakni sebanyak 97 perempuan atau 17,32 persen dari 560 kursi DPR yang diperebutkan 12 parpol peserta Pemilu 2014 di 77 daerah pemilihan (dapil).