Pakar Politik Sebut Papa Novanto Berbahaya bagi Golkar
jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik dari LIPI, Siti Zuhro mengingatkan para politikus Golkar yang memiliki suara di musyawarah nasional (munas) yang akan datang untuk berpikir mendalam jika memilih Setya Novanto sebagai ketua umum. Siti mengatakan, Golkar akan semakin ditinggalkan publik jika sampai memilih figur kontroversial sebagai ketua umum.
"Golkar akan bermasalah jika mengusung calon ketua umum yang kontroversial. Bahkan, akan rugi sendiri," ujar Siti di sela-sela diskusi di gedung DPR, Jakarta, Kamis (25/2).
Peneliti senior LIPI yang lebih akrab disapa dengan anam Wiwik itu menambahkan, Setnov -sapaan Novanto- pasti akan selalu di-bully dan dikejar publik terus-menerus lewat setiap kasusnya. Cibiran terkini ke Novanto adalah soal tanda tangannya dalam absensi rapat paripurna DPR meski posisi ketua Fraksi Partai Golkar DPR itu ada di Manado, Sulawesi Utara.
Karenanya, Wiwik mengingatkan kader-kader Golkar hati-hati memilih calon ketua umum. "Kasihan juga Golkarnya nanti. Mending (Novanto, red) mundur saja," cetusnya.
Lebih lanjut Wiwik menuturkan, tugas ketua umum partai bukan memerintah atau bertindak layaknya bos. Sebab, ketua umum partai berarti harus bersikap sebagai manajer yang bisa bisa dipercaya dan tidak terstigma dengan hal negatif.
Terlebih, bagi partai yang memiliki sejarah dualisme kepengurusan. Tentunya, kata Wiwik, yang paling dibutuhkan partai adalah figur yang serius, tidak frontal, dan bisa memayungi serta mengakomodasi semua elemennya. "Ya, bisa jadi alat pemersatu Golkar," tegasnya.(rka/JPG/JPNN)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Komnas HAM Ungkap Aktor Pembubaran Diskusi FTA di Kemang, Oh Si Rambut Kuncir
- Polisi Tangkap 2 Tersangka Kasus Suap Pembangunan TPT Bronjong Dinas LH Cilegon
- Soal Label BPA, Asosiasi Depot Air Minum Minta Semua Pihak Bersaing Secara Sehat
- Kapolri & Menteri ATR Sepakat Kerja Sama Berantas Mafia Tanah Tanpa Toleransi
- Seskab Teddy & Menlu Sugiono Dampingi Presiden Kunjungan ke Lima Negara
- Dorong Kemandirian Farmasi Nasional, Fitofarmaka Harus Masuk JKN