Pakar: Rute Pelayaran ke Filipina Sebaiknya Diubah

jpnn.com - JAKARTA - Pengamat hukum hubungan internasiona Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana menyatakan semua masalah keamanan yang terjadi di perairan laut Filipina Selatan ada perang antara pemerintahan yang sah dengan kelompok pemberontak.
"Itu adalah fakta perang antara pemerintahan yang sah di Filipina dengan kelompok-kelompok pemberontak," kata Hikmahanto, Minggu (1/5).
Karena beberapa pertimbangan dan alasan ujarnya, pemerintah Filipina belum bisa memasuki sejumlah kawasan kepulauan yang dijadikan markas gerakan pemberontak.
"Ini jangan jadi alat bagi pemberontak di Filipina untuk menyandera pelaut dan kapal-kapal berbendera Indonesia. Pemerintah Indonesia harus pastikan itu," tegasnya.
Jadi, selain harus tetap menjalankan langkah-langkah diplomasi membebaskan empat WNI yang hingga kini masih disandera kelompok bersenjata di Filipina Selatan, pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa pelaut dan kapal-kapal berbendera Indonesia tidak jadi sasaran sandera.
"Caranya, pemerintah Indonesia bisa mengajukan rute baru perjalanan kapal-kapan berbendera Indonesia ke pemerintah Filipina yang dipastikan tidak terjangkau oleh kelompok pemberontak di Filipina," pungkasnya.(fas/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- AMDK di Bawah Seliter Bernilai Ekonomi & Mudah Didaur Ulang
- Momen Hari Kartini, Andini Anissa Jadi Perempuan Pertama Peraih Gelar Kubestronaut
- Kiprah Kartini Hulu Migas Membangun Ketahanan Energi untuk Negeri
- Bantu Nelayan, HNSI Dorong Pemerintah Pakai Teknologi Alternatif
- KSPSI Dorong Indonesia Meratifikasi Konvensi ILO 188 untuk Perlindungan Awak Kapal Perikanan
- Dendi Budiman: Miskinkan Hakim dan Pengacara Terlibat Suap Rp 60 Miliar