JPNN.com 
Pakar Sebut Kewenangan Kejaksaan Usut Korupsi Harus Dipertahankan
jpnn.com, JAKARTA - Pakar hukum Universitas Airlangga (Unair) Iqbal Felisiano mengaku tidak sepakat jika kewenangan Kejaksaan untuk menyelidiki dan menyidik kasus korupsi dihapus.
Menurutnya, jika tolak ukurnya KUHAP, maka KPK juga tidak disebut memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan.
Hal ini disampaikan Iqbal menyikapi adanya advokat yang mengajukan judicial review UU Kejaksaan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kewenangan Kejaksaan untuk menyelidiki dan menyidik kasus korupsi dihapus.
"Saya sepakat untuk dipertahankan (kewenangan Kejaksaan untuk menyelidiki dan menyidik kasus korupsi)" kata Iqbal, Selasa (20/6).
Meski demikian, Iqbal mengakui perlu adanya penyempurnaan dalam konteks koordinasi supervisi.
Terutama, kata Iqbal, dalam proses penyelidikan dan penyidikan antara instansi-instansi penegak hukum yang berwenang.
"Tujuannya agar lebih optimal dalam menjalankan tugas dan kewenangannya," ungkap Iqbal.
Iqbal pun mempertanyakan mengapa yang digugat advokat tersebut hanya kewenangan penyelidikan dan penyidikan kejaksaan dalam kasus Tipikor.
Pakar hukum Unair Iqbal Felisiano mengaku tak sepakat jika kewenangan Kejaksaan untuk menyelidiki dan menyidik kasus korupsi dihapus.
- KPK Proses Laporan Dugaan Korupsi Aset Pemkab Kutai Timur di Jakarta
- Viral Uang Gepokan, Bupati Lampung Timur Dilaporkan ke KPK
- Korupsi Berjamaah PON Papua, Ini Tanggapan Komnas HAM dan Himpunan Mahasiswa
- Chandra Soroti Pemidanaan terhadap Kebijakan di Kasus Tom Lembong
- Kasus Kredit Fiktif Rp 55 Miliar Bank BUMN di Sulsel, Polisi Beri Info Begini
- Usut Kasus Korupsi di Pemprov DKI, KPK Periksa Pemilik KJPP Wisnu Junaidi dan Rekan
