Pakar Soroti Aksi Wamendes Mengampanyekan Gibran
jpnn.com, JAKARTA - Pakar komunikasi politik Emrus Sihombing menilai ada kepentingan pribadi di balik sikap Wamendes PDTT Paiman Raharjo yang mengampanyekan Gibran Rakabuming Raka.
Hal itu disampaikan Emrus merespons dugaan video Paiman Raharjo yang hadir dalam rapat pemenangan Gibran Cawapres 2024.
Emrus menduga Paiman dalam acara itu hadir sebagai pribadinya sebagai pendukung Gibran atau memang membawa embel-embel jabatan. Emrus pun tidak memungkiri bahwa ada kemungkinan arahan dari Presiden Jokowi terkait kehadiran Paiman.
“Saya kira kalau menteri itu bagian dari pada katakanlah kelompok atau Tim Sukses gitu ya, bisa-bisa saja itu tentu atas izin presiden,” ujar Emrus saat dihubungi, Senin (31/10).
Emrus mengharapkan apabila hal itu benar demikian, seharusnya Paiman menunjukkan ketegasannya menjadi timses kandidat pilpres 2024 mendatang.
Menurut Emrus, setiap menteri atau pejabat yang ingin menetapkan dukungan terhadap capres-cawapres, wajib terdaftar secara resmi. Dan jika terdaftar, itu harus seizin presiden.
Selain itu, Emrus mengimbau bagi para menteri yang tidak mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres, ada baiknya untuk lebih fokus untuk bekerja, daripada berada di lingkaran kekuatan politik.
"Kalaupun ada tawaran mereka menjadi bagian dari tim kampanye formal, sebetulnya mereka menolak dengan fokus saja kepada kerja-kerja untuk bangsa dan negara, saya kira pilihan itu lebih bijak,” terang Emrus. (tan/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Menurut Emrus, setiap menteri atau pejabat yang ingin menetapkan dukungan terhadap capres-cawapres, wajib terdaftar secara resmi.
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi