Pakar TPPU Anggap Alih Status Pegawai KPK Jadi ASN Wajar
jpnn.com, JAKARTA - Pakar tindak pidana pencucian uang (TPPU) Yenti Garnasih tak mempermasalahkan alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Menurut Yenti, dengan dijadikan pegawai KPK menjadi ASN akan membuat sistem penggajiannya lebih tertata.
“KPK lembaga mandiri yang di bawah presiden, tetapi kan anggarannya dari negara kan,” kata Yenti kepada wartawan, Rabu (5/5).
Mantan Pansel KPK ini membandingkan bila pegawai KPK yang jadi ASN maka tak ada bedanya dengan penyidik Kejaksaan Agung.
Dia lantas menyinggung kinerja penyidik Kejagung mengungkap lebih banyak kasus dan menyelamatkan uang negara.
“Apa sih bedanya penyidik KPK dan penyidik Kejaksaan Agung, sama kok kerjanya. Malah kerjanya lebih banyak Kejagung berapa triliun, KPK hanya Rp300 miliar,” kata dia.
Yenti juga menganggap keberadaan Wadah Pegawai (WP) KPK tak jelas. Oleh karena itu, akan lebih tersistem bila para pegawai menjadi ASN.
“Jadi supaya ada suatu sistem kepegawaian yang sama, lagian kan wadah KPK kan enggak dikenal. Nomenklatur Nya di mana?" ujarnya. (cuy/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Pakar TPPU Yenti Garnasih mengatakan tak masalah bila alih status pegawai KPK menjadi ASN.
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan
- 3 Pejabat di Banggai Diduga Langgar Aturan Netralitas ASN, Gakkumdu Ancam Jemput Paksa
- Ronny Bicara Putusan MK, Anggota TNI & Polri Kena Pidana Kalau Tak Netral
- Ulas Putusan MK, Megawati Bicara Sanksi Pidana Bagi ASN & Anggota TNI/Polri yang Tak Netral
- Putusan MK jadi Kekuatan Bawaslu Awasi ASN, TNI, Polri, hingga Kades yang Tak Netral
- Pj Gubernur PBD Ingatkan ASN Agar Tidak Bermental Seperti Bos yang Minta Dilayani
- Muhammad Musa'ad Tegaskan ASN Pelayan Masyarakat, Bukan Bos yang Minta Dilayani