Pakde Karwo Minta Rp 4 Triliun

“Sangat berat kalau provinsi menanggung sendirian. Anggaran yang dibutuhkan besar tapi pemasukan tidak ada,” imbuhnya. 

Dengan mengajukan anggaran Rp 4 trilliun itu, pemprov ingin membuktikan komitmen dalam pengelolaan SMA/SMK. Anggaran BOS juga tidak akan dihapus.

“Makanya itu dihitung per unit cost siswa per tahun sudah dihitung sesuai kebutuhan,” terangnya. 

Saiful menambahkan, peralihan SMA/SMK ke provinsi ini juga menjadi salah satu langkah baru untuk memperbaiki kualitas pendidikan SMA/SMK di kabupaten/kota. 

Sistem dan pendidikan SMA/SMK di daerah ada yang menyalahi aturan. 

“Ada SMA/SMK yang tidak punya gedung dan ndompleng di SD. Itu kan salah. Yang namanya sekolah ya harus punya gedung sendiri,” lanjutnya. 

Maka dari itu, Saiful akan melakukan pendisiplinan administrasi di seluruh SMA/SMK. Jika ada sekolah yang melanggar administrasi, maka sekolah itu akan ditutup langsung. 

“Jatim sudah mendahului soal pendidikan SMK. Kami jadi pilot project, jadi memang harus memberikan yang terbaik,” tukasnya. (han/nur/sam/jpnn)