Pakde Karwo Tak Coret Anggaran, DPRD Pusing

Bagaimana dengan nasib GTT dan PTT pada awal tahun ini? Agus mengatakan bahwa pemkot tidak lagi punya wewenang untuk mengurus mereka.

Kondisi saat ini, lanjut dia, GTT dan PTT tetap berada dalam ketidakpastian.

''Pemkot sudah tidak boleh ngurus. Pemprov juga tidak mau ngurus,'' kata pejabat yang juga salah seorang anggota tim anggaran SMA/SMK tersebut.

Agus menambahkan, apa pun perubahan peraturan yang terjadi, baik dikabulkan maupun ditolak gugatan Surabaya oleh MK, penyesuaian anggaran tetap bisa dilakukan.

''Bisa disesuaikan melalui mekanisme MPAK (mendahului perubahan anggaran keuangan, Red),'' ucap Agus.

Secara terpisah, anggota Dewan Pendidikan Surabaya (DPS) Murpin Josua Sembiring menyayangkan macetnya anggaran yang sudah disediakan untuk membantu meringankan biaya pendidikan tersebut.

Menurut dia, kondisi itu harus segera dicarikan jalan keluar.

''Ini sudah Januari. Pelimpahan wewenang berarti segera berjalan. Seharusnya masalah ini sudah menemukan titik temu,'' ungkap rektor Universitas Widya Kartika (Uwika) itu.