Pakde Karwo tak Tega Pangkas Jumlah PNS

jpnn.com - SURABAYA - Gubernur Jatim Soekarwo mengaku tak tega menjalankan kebijakan rasionalisasi alias pemangkasan jumlah PNS yang digulirkan KemenPAN-RB. Dia juga mengaku cukup berat menyampaikan pendapatnya terkait dengan pemecatan PNS itu.

''Gimana ya, aku mesakke (kasihan, Red) mau ngomong,'' ujar pria yang kerap disapa Pakde Karwo itu.

Kini ada 20.738 PNS di lingkungan Pemprov Jatim. Untuk menggaji mereka, pada 2015 pemprov butuh Rp 1,5 triliun. Soekarwo menyatakan, PNS yang bakal terkena rasionalisasi adalah yang kurang kompeten. Kebanyakan lulusan SMA. Padahal, keputusan merekrut para tenaga kerja tersebut diambil pihak pemprov atau pemkot.

''Dulu kan kita yang merekrut mereka dengan dasar mesakke. Mau kita pecat sendiri kan juga kasihan,'' kata politikus Partai Demokrat itu.

Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) menyampaikan, rencana rasionalisasi PNS bertujuan agar beban belanja pegawai tidak naik terus.

Soekarwo menjelaskan, para PNS yang bakal dirasionalisasi berada di bidang administrasi. Mereka nantinya digantikan sistem komputer. Sebab, saat ini ada 4,5 juta PNS di Indonesia, sedangkan idealnya 1,3 persen dari jumlah penduduk, yakni 3,5 juta PNS. ''Yang administrasi diganti dengan IT,'' jelas gubernur dua periode itu.

Tenaga pendidik dan tenaga medis, tampaknya, bisa bernapas lega. Menurut Soekarwo, dua bidang itu tidak mungkin dirasionalisasi di Jatim. ''Mereka (tenaga pendidik dan medis) tidak mungkin dipecat karena Jatim kekurangan,'' tambahnya.

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Surabaya Mia Santi Dewi menjelaskan, wacana pemangkasan PNS memang sudah terdengar ke pihaknya. Hanya, peraturan tersebut belum bisa dipastikan.

Sebab, sampai saat ini pemkot belum menerima surat pemberitahuan secara khusus mengenai hal itu. Kini ada 18.207 PNS yang mencakup seluruh golongan di bawah naungan Pemkot Surabaya. ''Belum ada pemberitahuan. Tidak ada hitam putih terkait hal itu,'' paparnya.

Dengan begitu, Mia mengatakan belum bisa menjelaskan peraturan dan tata caranya. ''Itu sebuah wacana atau memang benar nantinya kami juga belum tahu,'' ucapnya.

Dengan begitu, pemkot berharap seluruh PNS tidak khawatir dengan wacana pemangkasan itu. Pemkot belum menentukan langkah selanjutnya. ''Kami tunggu resminya saja,'' tegasnya. (sal/bri/c15/end/flo/jpnn)