Paket Insentif Ekonomi dari Pemerintah Jadi Angin Segar bagi Industri Otomotif

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan sektor otomotif nasional mampu menjadi salah satu sektor yang memiliki kinerja optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Sebagai upaya antisipatif dalam memasuki tahun 2025, pemerintah telah meluncurkan sebanyak 15 insentif kebijakan di bidang perekonomian.

Salah satu sektor yang menjadi fokus pemerintah dalam pemberian insentif tersebut yakni sektor otomotif.

Sejumlah insentif otomotif tersebut, mulai dari PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) atau Electric Vehicle (EV) dengan rincian sebesar 10 persen atas penyerahan EV roda empat tertentu dan EV bus tertentu dengan nilai TKDN paling rendah 40 persen, dan sebesar 5 persen atas penyerahan EV bus tertentu dengan nilai TKDN paling rendah 20 persen sampai dengan kurang dari 40 persen.

Kemudian PPnBM DTP EV sebesar 15 persen atas impor KBLBB roda empat tertentu secara utuh (Completely Built Up/CBU) dan penyerahan KBLBB roda empat tertentu yang berasal dari produksi dalam negeri (Completely Knock Down/CKD), Pembebasan Bea Masuk EV CBU sebesar 0 persen sesuai program yang sudah berjalan, serta Pemberian insentif PPnBM DTP sebesar 3 persen untuk kendaraan bermotor bermesin hybrid.

“Paket Kebijakan Ekonomi ini dirancang untuk melindungi masyarakat, mendukung pelaku usaha terutama UMKM dan industri padat karya, dan menjaga stabilitas harga serta pasokan, serta sekaligus dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Menko Airlangga dalam konferensi pers terkait Paket Kebijakan Ekonomi untuk Kesejahteraan, Senin (15/12) lalu. (mrk/jpnn)