JPNN.com 
Paket Jokowi Sempurnakan Kebijakan SBY
Dia menyodorkan data Global Competitiveness Report 2016-2017 yang menunjukkan daya saing Indonesia berada di peringkat 41, atau menurun empat peringkat dibandingkan 2015-2016 yang bertengger di posisi 37.
Faktor inefisiensi birokrasi masih menjadi masalah yang menghambat daya saing tersebut.
"Tidak main-main, inefisiensi birokrasi menjadi masalah besar setelah korupsi," tukas Heri.
Soal apakah paket kebijakan ekonomi jilid 16 ini berjalan sesuai harapan atau tidak, sangat bergantung pada komitmen semua pihak.
Lalu, ada beberapa kendala yang musti diperhatikan oleh pemerintah. Pertama, soal pelimpahan kewenangan.
"Tidak semua kepala daerah, kepala dinas mau melimpahkan kewenangannya ke PTSP," ucap politikus asal Jawa Barat ini.
Kedua, keterbatasan sumber daya manusia yang mendukung PTSP, termasuk SDM ahli yang profesional pada soal-soal teknis seperti ahli penilaian amdal, kesehatan, sipil dan lainnya
Ketiga, status kelembagaan PTSP yang berpotensi tumpang-tindih dengan badan, dinas, dan kantor di daerah-daerah. Terakhir, disharmoni regulasi PTSP dan ego sektoral.
Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 dinilai bukan barang baru, SBY sudah memulainya sejak tahun 2005
- AHY Jawab Begini Ditanya Pertemuan Prabowo, SBY, dan Megawati
- Berfoto Bersama Prabowo, Jokowi, dan SBY, Puan: Silaturahmi Presiden dengan Ketua Lembaga
- Herman Deru-Cik Ujang Kompak Ikuti Parade Senja yang Dihadiri Prabowo, Jokowi dan SBY
- AHY Berkisah soal Megawati dan Prabowo Tak Suka Demokrat Dibegal
- Momen Prabowo Goda AHY dan Gibran, Mbak Puan Melirik
- Aklamasi, AHY Jadi Ketum Demokrat Lagi, SBY Ketua Majelis Tinggi
