Paket Kebijakan Ekonomi XVI Ancam Sektor UMKM?

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Nita Yudi mengkritik kebijakan ekonomi jilid XVI yang telah diluncurkan oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution.

Paket tersebut, yakni Perluasan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Tax Holiday), Peninjauan Devisa Hasil Expor (DHE) Hasil Sumber Daya Alam dan Relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI).

Nita menilai Paket Kebijakan Ekonomi XVI bisa mengancam sektor UMKM.

"Saya tidak menyetujui tentang relaksasi DNI yang imbasnya bisa langsung terkena kepada UMKM sementara IWAPI yang saya pimpin dengan anggotanya yang hampir 98 persen adalah pelaku UMKM," ujar Nita.

"UMKM ini merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia terutama pada saat krisis moneter dan cukup tanguh serta penyerapan tenaga kerja yg cukup banyak, situasi ini tidak sejalan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yg pro kepada UMKM," sambungnya.

Nita menambahkan beberapa kebijakan Presiden Jokowi yang Pro UKM dimulainya dari penurunan suku bunga KUR yang saat ini sudah menjadi 7 persen, lalu pajak UMKM menjadi 0,5 persen dari omzet serta beberapa kemudahan untuk UMKM lainnya.

"Saya mengimbau kepada para menteri terkait, khususnya Menteri Kordinator Bidang Perekonomian
Darmin Nasution untuk meninjau kembali dan menunda kebijakan tersebut karena dinilai mengancam dan bisa mematikan Usaha Kecil Menengah kita dengan adanya izin kepada asing untuk bisa investasi 100 persen di 54 bidang usaha dari Daftar Negatif Investasi (DNI)," tutur dia.

"Kami yang sudah membangun infrastrukturnya lalu pihak asing datang dan langsung memiliki, jelas IWAPI menolak itu seperti penjajahan," cetus Nita.