Paket Kebijakan Jilid II Belum Sentuh Masalah Pokok

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan menilai paket kebijakan ekonomi jilid II Presiden Joko Widodo yang diarahkan pada upaya peningkatan investasi, belum menyentuh masalah pokok. Di sisi lain, meski berbeda dengan jilid I, bentuk keduanya mirip, yakni deregulasi dan debirokratisasi.
Diketahui, paket ekonomi jilid II berisi 6 kebijakan, yakni kemudahan layanan investasi 3 jam, pengurusan tax allowance dan tax holiday lebih cepat, pemerintah tak pungut PPN untuk alat transportasi, insentif pusat logistik berikat, insentif bunga deposito, dan perampingan izin sektor kehutanan.
"Menurut saya, paket kebijakan ekonomi tersebut belum menyentuh dua masalah pokok. Pertama, jaminan terhadap penyerapan tenaga kerja yang maksimal dari masuknya investasi. Karenanya, saya berharap pemberian kemudahan layanan, pemberian tax allowance dan tax holiday, serta pemberian berbagai insentif itu harus selektif," kata Heri di gedung DPR Jakarta, Jumat (2/10).
Dikatakan Heri, berbagai insentif itu harus diberikan kepada investasi yang menjamin penyerapan tenaga kerja. BKPM harus selektif. Karena dari laporan realisasi investasi triwulan II-2015 yang diterbitkan BKPM, telah terjadi penurunan serapan tenaga kerja pada investasi asing yang masuk.
Artinya, kata Heri, selama ini investasi tidak berbanding lurus dengan tingkat penyerapan tenaga kerja. Dan itu adalah masalah pokok yang harus dipecahkan. Apalagi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) semakin melebar, naik 300 ribu orang dibanding tahun lalu.
Persoalan pokok yang kedua, masih lemahnya pengawasan dari BKPM atas penerapan berbagai paket kebijakan mempermudah investasi. Karena selama ini aspek pengawasan atas kebijakan investasi di Indonesia tidak menyeluruh.
"Biasanya di awalnya bagus, tapi bisa terdistorsi di tengah jalan. Akhirnya, investor banyak mengeluh di lapangan. Ini penting digarisbawahi, dan karenanya diperlukan penegakan hukum yang konsisten, tegas dan kuat," jelas politikus Gerindra itu.
Jikadua2 masalah pokok itu tidak disentuh, Heri memprediksi efek investasi menjadi nihil. Oleh karena itu, Ia mendorong penuh pemerintah untuk bekerja melahirkan kebijakan investasi yang produktif dan melibatkan sebesar-besarnya SDM lokal.(fat/jpnn)
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan menilai paket kebijakan ekonomi jilid II Presiden Joko Widodo yang diarahkan pada upaya peningkatan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Sambut Danantara, Puskepi Yakin Aset Negara Bakal Dikelola secara Optimal
- Danantara Dinilai Jadi Peluang Baru untuk Memperkuat BUMN
- Pelindo Terminal Petikemas Tambah 2 Alat Bongkar Muat TPK Semarang
- ASG Expo 2025 Sukses, Pengunjung Tembus 25.000 dalam 10 Hari
- Antares Eazy, Teknologi AI yang Aman dan Efisiensi untuk Kampus Modern
- Wamen Investasi: Danantara Akan Percepat Hilirisasi dan Pertumbuhan Ekonomi