Paket Pelatihan Kartu Prakerja Dihentikan, Saleh Dorong Penegak Hukum Turut Lakukan Evaluasi

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi keputusan pemerintah menghentikan Paket Pelatihan di program Kartu Prakerja.
Bila berencana dilanjutkan kembali, maka dia mendorong adanya evaluasi mendalam melibatkan aparat penegak hukum.
Saleh menyebutkan, penyetopan penjualan Paket Pelatihan ini sudah sesuai dengan harapan dan aspirasi yang disampaikan masyarakat selama ini.
Penghentian ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi total terhadap pelaksanaan program Kartu Prakerja tersebut.
"Kartu prakerja ini adalah salah satu program unggulan presiden Jokowi. Karena itu, pelaksanaannya harus sesuai dengan harapan dan ekspektasi presiden. Harus dapat memberikan solusi bagi para pencari kerja, para pekerja yang ingin meningkatkan skill, dan terutama para pekerja korban PHK," ucap Saleh menjawab jpnn.com, Rabu (2/7).
Alasan pemberhentian Paket Pelatihan di program Kartu Prakerja sesuai dokumen yang diterima jpnn.com, dinilai hanya sebagian dari komplain masyarakat.
Masih ada beberapa alasan lain yang tidak dimasukkan. Namun demikian, kata Saleh, alasan-alasan itu dianggap cukup mewakili.
"Yang penting, untuk sementara program (paket pelatihan) ini dihentikan terlebih dahulu," tegas pelaksana harian ketua Fraksi PAN DPR RI ini.
Dalam melakukan evaluasi terhadap program Kartu Prakerja ini pemerintah diharapkan bisa melibatkan berbagai pihak yang terkait termasuk penegak hukum.
- Kunjungi Sumut, Komisi VII DPR: Tak ada PHK di Lembaga Penyiaran Publik
- KPK Diminta Fokus Bangun Sistem Antikorupsi, Bukan Melemahkan Sesama Penegak Hukum
- Ketua Komisi VII DPR Minta Pemerintah Segera Eksekusi Program Kerakyatan
- Bicara di Forum LHKP Muhammadiyah, Saleh: Pak Prabowo Itu Tidak Macam-Macam
- Saleh: PAN Mendukung Pencalonan Prabowo di Pilpres 2029
- Pakar Nilai KUHAP Mengotak-ngotakkan Penegak Hukum, Harus Direvisi