Paket September I Belum Sentuh Industri Logistik dan Tekstil

jpnn.com - JAKARTA - Paket kebijakan ekonomi September jilid I yang dikeluarkan Presiden Jokowi bertujuan mendorong daya saing industri nasional melalui paket kebijakan deregulasi, debirokratisasi dan insentif fiskal.

Paket stimulus ini juga untuk mempercepat proyek-proyek strategis, meningkatkan investasi di sektor properti, memperkuat industri nasional, koperasi dan UMKM, perdagangan dan pariwisata serta kesejahteraan nelayan.

Hanya saja, menurut Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Ilham Mashita, paket kebiajakn ekonomi jilid I ini belum menyentuh persoalan sesungguhnya yang ada di lapangan dan gagal memberikan rincian yang spesifik, sehingga respons positif yang signifikan serta meningkatkan prospek pertumbuhan sepertinya belum akan terlihat.

Salah satunya di industri logistik, supply chain dan kepelabuhan yang belum menyentuh masalah riil yang menyebabkan biaya tinggi ekonomi.

“Paket yang kita harapkan dari pemerintah untuk logistik misalnya penghapusan beberapa pungutan dari Pelindo, Angkasa Pura dan Pemda yang menyebabkan biaya logistik naik,” ujar Zaldy Ilham Mashita, Minggu (13/9).

Zaldy menyebut contoh terkait dengan pungutan cost recovery di Pelindo 2 dan surcharge di Pelinso 3. Ada juga pungutan regulated agent di semua bandara oleh Angkasa Pura untuk cargo barang.  “Masalah-masalah ini yang belum tersentuh oleh Paket Ekonomi tersebut,” ujarnya.

“Idealnya, setiap paket kebijakan yang dikeluarkan harus mampu menampung aspirasi dunia usaha. Nah, apakah paket tersebut mampu menampung aspirasi dunia usaha, itu yang masih harus kita lihat dalam penerapannya di lapangan.”

Paket lainnya, lanjut Zaldy, berupa deregulasi aturan-aturan yang membatasi masuknya swasta nasional dan asing masuk ke infrastruktur logistik yang selama ini dimonopoli oleh BUMN. Kemudian memberikan insentif pajak bagi perusahaan logistik nasional yang melakukan investasi aset di bidang logistik dan pengembangan SDM.