Paksa Polisi Gunakan BBM Non-Subsidi Bakal Suburkan Pungli

Menurutnya, fasilitas dan jatah BBM baru dilengkapi jika ada kunjungan pejabat tinggi Polri atau pejabat negara. Karenanya IPW mengingatkan agar kebijakan pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal BBM tidak mempersulit aparat polisi di jajaran bawah.

Sebelumnya, Presiden SBY menginstruksikan mulai 1 Juni 2012 mobil dinas pemerintah, BUMN, dan BUMD termasuk TNI/Polri tidak menggunakan bensin bersubsidi. Kebijakan ini baru berlaku di kawasan Jabodetabek saja.

Jika kebijakan 1 Juni 2012 ini diterapkan Polri, IPW mempertanyakan sumber anggaran untuk pembelian BBM nonsubsidi. Sebab, perubahan anggaran dalam APBN-P 2012 ternyata belum mencakup anggaran untuk pembelian BBM nonsubsidi bagi Polri. "Sehingga asal usul dana untuk BBM non subsidi bagi mobil Polri tersebut perlu diusut," pungkas Neta.(boy/jpnn)