Paksakan Kantor Perwakilan, DPD Dituding Kejar Rente

Rencana pembangunan gedung DPR itu meskipun berbuah kontroversi, namun prosesnya tetap dilakukan terbuka. Hal ini berbeda jauh dengan proses pembangunan gedung perwakilan DPD yang justru sangat tertutup.

"DPR masih mengumumkan di situsnya, sementara DPD tidak. Jadi, kita sangat sulit mendapatkan data-datanya," ujarnya.

Kendati sampai saat ini rencana pembangunan gedungnya juga kontroversial, kata Ade, DPR paling tidak masih berupaya untuk menjelaskan kepada publik. Maka dari itu, Ade mengingatkan DPD agar banyak belajar dari kesalahan DPR. "Bukan malah mencontoh perilaku DPR yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat," ungkapnya.

Ade pun mencium aroma tak sedap dalam pembangunan kantor eprwakilan DPD di setiap provinsi. Sebab, pembangunan yang terkesan dipaksakan itu justru menguatkan dugaan adanya pemburu rente. "Reasoning-nya (alasannya) gak jelas, sama seperti DPR, ini mau mencari rente," tudingnya.(boy/jpnn)