Paksakan Pemilihan, Pemerintah Dituding Arogan

JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi PDI-Perjuangan (PDI-P), Aria Bima, mengingatkan pemerintah untuk tidak bersikap arogan dalam merespon reaksi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terkait keinginan pemerintah menerapkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur DIY oleh DPRD.

"Pemerintah jangan arogan. Yang terbaik itu bersikap akomodatif dalam melihat berbagai reaksi oleh masyarakat Yogyakarta dalam menentang keinginan pemerintah yang akan melaksanakan Pemilukada di Daerah Istimewa Yogayakrta (DIY)," ujar Aria Bima di gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Jumat (17/12).

Aria Bima mengingatkan agar aksi pengibaran bendera merah putih setengah tiang, pengibaran bendera Keraton Yogyakarta, sidang rakyat Yogyakarta hingga wacana menggelar referendum untuk mentukan sikap warga Yogyakarta, tidak dipandang sebelah mata. "Sikap kritis warga Yogya yang menentang keinginan Pemerintah Pusat soal RUUK Yogyakarta ini, adalah cerminan dari telah terjadinya disintegrasi sosial. Jika Pemerintah Pusat tidak memperbaiki sikapnya, maka selangkah lagi akan terjadi disintegrasi teritorial dan bangsa," tegasnya.

Referendum sebagaimana yang pernah terjadi di Timor Timur, kara Arya Bima, tentu akan menjadi opsi terbaik bagi sebuah demokrasi dan perjalanan sejarah serta masa DIY. "PDI-P sendiri tidak menginginkan itu (pemilihan Gubernur) sampai terjadi," tegasnya.