Pakta Iraq Menuai Kritik

BAGHDAD – Kabinet Iraq baru saja memperbaharui pakta keamanan dengan AS. Isinya menyangkut perpanjangan ijin tinggal pasukan AS hingga tiga tahun mendatang, yakni 2011. Nota kesepatan itu telah ditandatangi Menteri Luar Negeri Iraq, Hoshiyar Zebari, dan duta besar AS untuk Iraq, Ryan Crocker, di Baghdad, Senin (17/11). Namun, belum lagi “distempel” parlemen, sejumlah kritik menampik keputusan itu, baik dari dalam maupun luar negeri.

Secara bersama, pengikut ulama syiah terkemuka, Moqtada al-Sadr, kubu sunni arab dan Front Accordance (Front pemerhati kesepakatan), menyesali keputusan tersebut. Seharusnya, menurut mereka, keputusan menyangkut masa depan Iraq itu, harus dilakukan bersama publik dalam sebuah referendum. ’’Saya serukan pada parlemen Iraq sekali lagi untuk menolak pakta ini tanpa ragu-ragu, karena sama artinya menjual bangsa Iraq dan rakyatnya,’’ kata Sadr.

Sementara golongan sunni menetang pakta itu dengan alasan yang berlawanan. Tanpa Amerika mereka merasa bisa meraih kejayaan diantara mayoritas populasi Syiah, dibelakang itu, bangsa Iran. Namun blok sunni terbesar di Parlemen, Tawafiq, suaranya terpecah. Seperempat dari anggotanya menyatakan akan menyetujui pakta itu nanti di parlemen, dan sebagian besar lain dari Partai Islam Iraq (IIP) akan menolak pakta tersebut dan membawanya ke dalam referendum.

Kritik tajam justru dikumandangkan oleh negera tetangga Iraq, Syria. Pakta keamanan yang baru saja ditandatangani petinggi Iraq dan AS itu disindir sebagai “penghargaan untuk di penjajah”.  ’’Tak seharusnya si penjajah diberikan penghargaan atau hadiah. Sebaliknya, mereka (AS) seharusnya minta maaf atau bermacam kerusakan yang sudah dibuatnya (di Iraq),’’ ujar Menteri Informasi Syria, Mohsen Bilal, kepada AP.