Palestina Persoalkan Tingkah Israel Larang Menlu Retno Masuk Ramallah

jpnn.com - LUSAKA - Delegasi Palestina pada pertemuan Persatuan Antar-Parlemen atau Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-134 di Lusaka, Zambia mempersoalkan langkah otoritas Israel melarang helikopter yang ditumpangi Menteri Luar Negeri RI, Retno LP Marsudi untuk masuk ke Ramallah. Sebab, Israel tidak semestinya melakukan hal demikian pada Menlu Retno yang akan melantik Konsul Kehormatan RI di Ramallah, Maha Abu-Shusheh.

Pada pertemuan sesi pertemuan Committee on Middle East di Mungulushi Convention Center, Lusaka, Sabtu (19/3), Ketua Delegasi Palestina, Al Ahmad memprotes langkah Israel melarang Menlu RI Retno Marsudi masuk Ramallah. Sebab, mestinya Israel juga mengakui kedaulatan Palestina atas Ramallah. “Kebijakan macam apa itu?” ujarnya.

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Rofi Munawar yang hadir pada pertemuan Committee on Middle East di IPU juga mempersoalkan langkah Israel. Di hadapan delegasi Israel dan Palestina, Rofi sebagai satu-satunya anggota DPR yang hadir pada forum itu menegaskan sikap Indonesia yang tetap memutuskan membuka konsulat di Ramallah.

Anggota DPR dari Fraksi PKS itu juga menyuarakan agar Israel mengakhiri pemblokiran akses ke Ramallah. “Indonesia sudah membuka konsulat di Ramallah. Karenanya kami meminta agar jalur ke Ramallah yang masuk teritori Palestina segera dibuka,” katanya.

Sedangkan delegasi Israel yang dipimpin M Shaai justru mempertanyakan kekuatan kepemimpinan Presiden Palestina, Mahmoud Abbas. Sebab, kata Shaai, blokade itu tak terlepas dari tindak kekerasan oleh penduduk Palestina terhadap warga Israel.

Shaai lantas mencontohkan bocah-bocah usia 13-14 tahun yang membawa pisau dan menusuk warga Israel. “Di mana kepemimpinan Presiden Palestina? Mengapa tidak mengutuk teror itu dan menyetopnya?” ujar Shaai.

Ia menegaskan, aparat keamanan Israel tidak akan bertindak jika tidak menghadapi ancaman. “Kalau ada yang mau masuk pasar dan menusuk orang lain, kami harus bertindak,” tegasnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang memimpin delegasi Indonesia pada pertemuan IPU ke-134 menyatakan, harus ada upaya agar forum internasional itu mengadopsi Deklarasi Jakarta hasil konferensi Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) beberapa waktu lalu. “Pembicaraan tentang Middle East problem (masalah Timur Tengah, red) di IPU ini perlu mengadopsi Deklarasi Jakarta,” katanya.