Paling Lambat Senin, Deponeering Bibit-Chandra Terbit

Menurut Marwan, DPR bisa saja bersikap tak setuju, tapi sesuai Pasal 35 c UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, penolakan itu bisa ditolak. "Karena itu (adalah) hak atau diskresi yang diberikan Undang-undang kepada Jaksa Agung. Jadi, siapapun tak bisa mengintervensi. Menyarankan boleh, tapi tidak memaksakan, menghalangi atau mencegah," jelas mantan Kajati Jawa Timur ini.

Opsi Deponeering sendiri, akhirnya dipilih kejaksaan setelah derasnya desakan masyarakat kepada pemerintah, karena kasus Bibit-Chandra diduga kuat merupakan bentuk kriminalisasi pimpinan KPK. Presiden pun akhirnya menyarankan agar kasus ini diselesaikan di luar pengadilan. (pra/jpnn)