Palsukan DPT Lebih Kejam dari Politik Orba
Kamis, 19 Maret 2009 – 19:05 WIB
JAKARTA- Politisi Gaek dari PDIP Sabam Sirait menegaskan tindakan pemalsuan DPT seperti yang diduga terjadi di Jawa Timur merupakan tindakan kejam. ''Politik sekarang lebih kejam ketimbang orde baru,'' kata anggota Komisi I DPR RI Sabam Sirait kepada wartawan di Jakarta, Kamis (19/3). Sabam menegaskan, kasus DPT fiktif di Jawa Timur harus ditindaklanjuti dengan serius. Kasus ini harus dituntaskan. Ia menghimbau agar politisi DPR tidak tinggal diam. ''Meski sedang reses, bila ada masalah mendesak, komisi III bisa bersidang memanggil Kapolri untuk dimintai konfirmasinya,'' Sabam menegaskan.
Karena itu, Sabam mendesak agar komisi III DPR RI untuk segera memanggil Kapolri Bambang Hendarso Danuri terkait kasus Daftar Pemilih Tetap (DPT) fiktif, seperti yang diungkap oleh mantan Kapolda Jawa Timur Herman S Sumawiredja.''Kasus itu harus dituntaskan. Siapa tahu, kasus serupa juga terjadi di daerah lain, tidak hanya di Jawa Timur,'' ujar Sabam.
Seperti diberitakan sebelumnya, Rabu (18/3) dihadapan Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, Herman memaparkan adanya intervensi dari Mabes Polri ketika menangani kasus DPT Fiktif tersebut. Sebelumnya, Senin (16/3) Herman menyatakan mundur dari kepolisian. Dia kecewa terhadap kuatnya intervensi Mabes Polri yang menginstruksikan penghentian penyidikan terhadap Ketua KPU Jatim Wahyudi Purnomo, tersangka kasus kecurangan DPT di Bangkalan dan Sampang dalam pilgub Jatim.
Baca Juga:
JAKARTA- Politisi Gaek dari PDIP Sabam Sirait menegaskan tindakan pemalsuan DPT seperti yang diduga terjadi di Jawa Timur merupakan tindakan kejam.
BERITA TERKAIT
- Heru B. Wasesa dan Tim Gali Fakta Sejarah Nusantara dari Perspektif Eropa
- BPKP Usulkan Rancangan Kebijakan MRPN Lingkup Pemerintah Daerah
- Eks Tim Mawar Kenang Presiden Prabowo yang Rela Korbankan Diri demi TNI
- Polsek Tambusai Utara Ajak Warga di Desa Tanjung Medan Ciptakan Pilkada Damai
- AQUA dan DMI Berangkatkan Umrah bagi Khadimatul Masjid dari Enam Provinsi
- KPK Incar Pejabat BPK yang Terlibat di Kasus Korupsi Kemenhub