Pamdal di Kuburan Tak Efektif

RENCANA pembentukan pengamanan dalam (pamdal) areal pemakaman untuk meminimalisasi pungutan liar (pungli) dalam proses pemakaman dinilai sejumlah dewan tidak efektif. Pasalnya, itu justru akan menimbulkan pemborosan penggunaan anggaran. Untuk mengurangi pungli di areal makam, cukup dengan meningkatkan pembinaan aparat terkait.

Selama ini, pungli yang dialami ahli waris jenazah saat mengurus admnistrasi pemakaman lantaran adanya indikasi pembiaran oleh aparat. Bahkan, tak sedikit aparat yang juga ikut terlibat dalam memungut biaya tinggi kepada ahli waris. ’’Aparat di TPU (tempat pemakaman umum) takut, sehingga tak mampu menertibkan pelaku-pelaku pungli,’’ ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Sayogo Hendrosubroto, kemarin.

Menurut dia, upaya yang harus dilakukan Dinas Pertamanan dan Pemakaman (DP2) DKI yakni merangkul pihak-pihak di luar aparatur yang selama ini banyak dianggap sebagai pelaku pungli. Keberadaan pihak swasta yang menawarkan jasa perlengkapan dalam proses pemakaman sering kali tidak terkontrol. ’’Yang beroperasi di areal pemakaman selama ini kan cuma itu-itu saja,’’ tandas politisi asal PDI Perjuangan itu.

Efektivitas dalam penyelenggaraan pemakaman oleh DP2 DKI sudah seharusnya dilaksanakan dengan baik. Sayogo mengatakan, aparat di lingkungan TPU jangan sampai terlibat dengan praktik pungli. Apabila terbukti, Pemprov DKI harus mengambil tindakan tegas. Sebab, sejauh ini APBD DKI telah mengakomodasi seluruh kepentingan dalam proses pemakaman.