Pamong Desa Mogok Pungut PBB dan Garap e-KTP

Sudir menyampaikan semua surat pernyataan dukungan dari para bupati dan ketua DPRD akan dijilid rapi dan diarsipkan. Setelah itu mereka akan beramai "ramai menyerahkannya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan pimpinan DPR.

"Surat itu harus langsung sampai kepada presiden. Kami tidak mau melalui setneg. Akan kami tongkrongin terus istana negara sampai diterima oleh presiden," tegas Sudir.

Bila presiden bersikukuh tidak mau menandatangani surat presiden (surpres) sebagai tanda dimulainya pembahasan RUU Desa, Sudir mendesak DPR untuk mengambil alih inisiatif pengusulan RUU tersebut. "Sekalian kami menuntut presiden mundur, karena sangat tidak apreciate untuk membahas kepentingan masyarakat desa," tandasnya.

Melalui RUU Desa, Parade Nusantara menuntut diberikannya Dana Alokasi Desa paling sedikit 10 persen dari APBN. Selain itu, tidak ada larangan bagi perangkat desa, termasuk kepala desa, untuk menjadi pengurus parpol, dan dihapuskannya batasan dua periode bagi pencalonan kepala desa menjadi batasan usia 60 tahun. Masa masa jabatan kepala desa diusulkan supaya diperpanjang dari 6 menjadi 8 tahun. (pri)