PAN Anggap Perlu Pansus Asap untuk Jangka Panjang

jpnn.com - JAKARTA - Politikus Partai Amanat Nasional (PAN), Hanafi Rais menilai wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Asap DPR sudah agak terlambat karena korban sudah banyak berjatuhan dan negara terkesan sudah kewalahan. Tetapi untuk jangka panjang menurut Hanafi, Pansus tetap diperlukan.
"Menurut saya pribadi, meski agak terlambat, Pansus Asap DPR tetap diperlukan sebagai bentuk kontrol DPR terhadap pemerintah. Tapi jangan sampai itu dipolitisasi," kata Hanafi Rais, di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Senin (26/10).
Sejatinya lanjut anggota Komisi I DPR RI, Pansus harus dihindari dari upaya menjadikan kendaraan politik. "Pansus harus ditujukan untuk mencari solusi permanen agar asap tidak terulang lagi dimasa datang," tegasnya.
Selain itu, Hanafi juga menyesalkan perjalanan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat karena dia nilai tidak cukup tinggi urgensinya.
"Saya pribadi memiliki pandangan presiden sebaiknya menunda kunjungan ke Amerika Serikat itu, tapi kan tetap berangkat dan sudah ke sana. Mestinya asap menjadi prioritas dan harus dipimpin langsung oleh presiden sebagai panglima tertinggi," tegasnya.
Kecuali kata Hanafi, Presiden Jokowi bisa tegas menyatakan bahwa yang terjadi di Indonesia bukan bencana dalam negeri tapi tragedi kemanusiaan yang butuh perhatian internasional.
"Faktanya, negara tetangga yang awalnya bersemangat membantu malah kewalahan dan membawa ini ke dunia internasional di PBB sebab kita sudah punya banyak pengungsi dan pemerintah tidak bisa menanggung secara sendirian," imbuhnya.(fas/jpnn)
JAKARTA - Politikus Partai Amanat Nasional (PAN), Hanafi Rais menilai wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Asap DPR sudah agak terlambat karena
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Jaksa KPK Ungkap Selain Mbak Ita, Iswar Aminuddin Dapat Jatah
- Konon, ASN yang Mau Pindah ke IKN Bakal Terima Tunjangan Khusus
- Heikal Safar Puji Komitmen Mendiang Paus Fransiskus Terhadap Perdamaian Dunia
- Seluruh Pekerja yang Terlibat Dalam MBG Dapat Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
- Rakernas IKA SKMA Bahas Rekomendasi Dukung Swasembada Pangan & Pengelolaan SDA Berkelanjutan
- Tes PPPK Tahap 2 Dimulai, 863.993 Honorer Bersaing Ketat, Cek Kuotanya