PAN: Angka yang Disodorkan Sri Mulyani Tidak Realistis

jpnn.com, JAKARTA - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI menilai angka pertumbuhan ekonomi (PE) sebesar 4,5 – 5,5% dalam RAPBN 2021 yang disodorkan pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, tidak realistis.

Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay sebagai pandangan fraksinya atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2021 yang disampaikan dalam sidang paripurna dewan, Senin siang (15/6).

"Fraksi PAN menilai bahwa asumsi makro yang diajukan Pemerintah terlalu optimis bahkan cenderung tidak realistis mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Kuartal I 2020 hanya mencapai 2,97 persen. Sementara diperkirakan dampak penuh dari Covid-19 baru akan dirasakan pada kuartal kedua tahun ini," ucap Saleh saat konferensi pers di kompleks Parlemen, sebelum rapat paripurna dewan.

Salah yang saat itu didampingi Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PAN, Jon Erizal menyampaikan bahwa fraksinya berpendapat angka PE yang realistis di tahun 2021 berada pada kisaran 2 – 3%. Namun jika merujuk pada skenario sangat berat seperti yang disampaikan pemerintah, angkanya hanya berada kisaran 1 – 1,5%.

Pandangan ini didasarkan pada asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2021 sangat erat kaitannya dengan kemampuan pemerintah menanggulangi pandemi Corona, pulihnya belanja masyarakat, hadirnya kembali permintaan dari pasar tujuan ekspor, recovery dari rantai pasok global, dan tantangan lainnya yang dapat menghambat upaya pemerintah untuk menciptakan iklim pertumbuhan ekonomi tinggi.

Mengingat banyaknya variable di atas yang berada di luar kontrol pemerintah, kata Saleh, Fraksi PAN mengusulkan agar belanja pemerintah bisa disegerakan sehingga tingkat konsumsi masyarakat meningkat lebih cepat. Apalagi diketahui bahwa belanja pemerintah merupakan satu-satunya faktor yang bisa mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi saat ini.

"Kami juga mengusulkan agar seluruh bantuan sembako yang diberikan sebagai bagian dari program jaring pengaman sosial diberikan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai. Dengan demikian, masyarakat memiliki daya beli untuk menggerakkan roda ekonomi di daerahnya," kata legislator asal Sumatera Utara ini.

Terkait inflasi yang diperkirakan di angka 2,0 – 4,0%, PAN menilai cukup realistis mengingat adanya tekanan konsumsi masyarakat dewasa ini. Namun demikian, pemerintah dan BI harus selalu siaga agar tingkat inflasi yang rendah ini bisa terjaga dengan baik, antara lain dengan memastikan tersedianya pasokan pangan bagi masyarakat.