PAN: Bagi-Bagi Sertifikat Reformasi Agraria Palsu

jpnn.com - Wakil Ketua Fraksi PAN DPR RI Hanafi Rais menilai polemik terkait kritik Amien Rais soal bagi-bagi sertifikat sebagai pengibulan sudah begeser dari substansi.

Awalnya kritik tersebut dimaksudkan menyoroti masalah ketimpangan pengelolaan lahan di Indonesia, tapi kini perdebatannya jadi seputar hal yang bersifat teknis berupa metodologi dan koleksi data.

Bahkan polemiknya terkait kritik ketua dewan kehormatan DPP PAN tersebut, menjadi sangat politis dan mengaburkan subtasi kritik sesungguhnya mengenai pesan atau semangat untuk menegakkan reforma agraria di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Kritik yang disampaikan Pak Amien Rais adalah soal ketimpangan penguasaan lahan di Indonesia yang sayangnya, sengaja atau tidak itu kemudian dipahami hanya sekadar persoalan metodologi data saja. Lalu menjadi teknis dan bahkan politis karena dianggap menjadi ancaman. Tentu kami menyayangkan itu," ucap Hanafi.

Itu disampaikannya saat konferensi pers mengenai data ketimpangan lahan di ruang Fraksi PAN DPR RI, Kamis (29/3). hadi juga saat itu anggota Dewan Kehormatan DPP PAN Dradjad Wibowo. Hanafi menyebutkan, partainya setuju dengan program pemerintah Jokowi-JK dalam RPJMN 2014-2019 yang salah satunya memuat janji soal reforma agraria.

Dalam program reforma agraria itu disebutkan mengenai dua hal penting yang dilakukan pemerintah, yakni legalisasi aset dan redistribusi tanah. Poin kedua menurutnya menjadi bagian terpenting dari program yang menjadi bagian nawacita tersebut.

Seharusnya, kata Hanafi, kritik Amien Rais dijawab pemerintah dengan menyampaikan progres tentang program tersebut, supaya bisa selesai sebelum periode kepemimpinan Jokowi berakhir. Bukan justru dengan hingar bingar bagi-bagi sertifikat yang dianggap pemerintah sudah menjawab masalah ketimpangan pengelolaan lahan.

"Kalau sekadar diselesaikan dengan bagi-bagi sertifikat, reforma agraria itu tidak lagi asli. Reforma argarianya menjadi palsu kalau cuman sekadar dimaknai dan diutamakan bagi-bagi sertifikat. Apa lagi sertifikat itu sudah haknya masyarakat. Kalau dibagi ya memang sudah haknya," tutur waketum PAN itu.