PAN dan Golkar Berpaling ke Jokowi, PKS Pilih Bertahan di Oposisi
JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR, Jazuli Juwaini menyatakan tetap menghormati sikap partai politik yang dahulunya berseberangan dan kini bergabung dengan pemerintah. Parpol yang dimaksud adalah Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN).
"Pertama, kami tetap menghormati sikap partai politik yang ada karena itu tidak bisa diintervensi oleh siapa pun. Sikap politik partai itu adalah independen," kata Jazuli, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (27/7).
PKS, lanjutnya, tetap memilih berada di luar pemerintahan. "PKS tetap memilih posisi rombongan oposisi, tapi oposisi yang konstruktif," ujarnya.
Menurut anggota Komisi I DPR ini, oposisi itu dasarnya bukan untuk kepentingan PKS semata. "Kepentingannya, bagaimana membangun bangsa dan negara ini ke depan jauh lebih baik. Oleh karena itu, sikap kritis PKS tidak pernah mengganggu stabilitas pemerintahan ini," tegasnya.
Menyikapi laporan pertanggungjawaban APBN tahun 2015 misalnya. PKS menilainya secara objektif sekali dengan cara mengkritisi serapan anggaran yang tidak optimal dan perolehan pajak yang tidak tercapai. Ini harus diperbaiki ke depan. Demikian juga halnya dengan RAPBN 2016, menurut Jazuli, PKS tidak pernah menghalang-halangi karena itu untuk kepentingan rakyat.
"Yang kami ingin lakukan adalah memberikan masukan agar managemen pengelolaan anggaran ke depan jauh lebih baik. Begitu juga dengan pemerintahan, kami ingin lebih baik," ujar wakil rakyat dari daerah pemilihan Banten III itu.
Mengenai sikap PKS yang sampai saat ini menolak harga BBM, kata dia, konteksnya bukan untuk mengganggu pemerintah. Tapi agar beban rakyat tidak bertambah.
"PKS tidak ingin rakyat yang sudah susah ini ditambah lagi bebannya oleh kebijakan ekonomi. Makanya kami meminta pemerintah membuat berbagai terobosan yang bagus dan baik tapi tidak membebani masyarakat," pungkasnya.(fas/jpnn)
JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR, Jazuli Juwaini menyatakan tetap menghormati sikap partai politik yang dahulunya berseberangan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- KPK Merilis Kekayaan Raffi Ahmad, Sebegini Hartanya
- Polda Sumsel Pastikan Pembagian Makanan Bergizi Gratis Tepat Sasaran
- Bea Cukai Batam Gagalkan Penyelundupan 10,95 Kg Sabu-Sabu, Begini Modus Pelaku
- Sidang Tuntutan Korupsi APD Covid-19 di Sumut Ditunda, Ini Masalahnya
- Sebegini Jumlah ASN Pensiun per Bulan, Butuh Banyak PNS dan PPPK
- Wahai Honorer, Perhatikan SE BKN agar Penerbitan NIP PPPK 2024 Mulus