PAN Hindari Calonkan Eks Napi Korupsi di Pilkada 2020

Yandri menegaskan kalau bandar narkoba dan pedofili itu memang dilarang UU. Yandri mengaku Fraksi PAN juga mengusulkan hal tersebut saat pembahasan UU terkait kepemiluan.

"Memang itu disebut dalam UU dalam satu pasal. Saya yang mengusulkan. Kalau bandar narkoba karena sifat, daya rusaknya itu luar biasa, sama (juga) pedofil itu," katanya.

Seperti diketahui, baru-baru ini KPU menerbitkan PKPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. PKPU itu tidak melarang mantan narapidana korupsi maju dalam pemilihan kepala daerah. (boy/jpnn)