PAN Masih Kaji Wacana Pembentukan Pansus Pilpres
jpnn.com - JAKARTA - Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Abdul Hakam Naja menyatakan bahwa partainya belum menentukan sikap soal wacana pembentukan panitia khusus (pansus) di DPR untuk mengungkap kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu Presiden (Pilpres) 2014. Sebab, PAN masih membahasnya secara internal.
"Di internal (PAN) masih dibicarakan. Kesepakatan lintas partai (Koalisi Merah Putih pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, red), tidak satu," kata Hakam saat ditemui di DPR RI Jakarta, Senin (25/8).
Kader PAN yang kini duduk sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR itu menilai wacana pembentukan pansus pilpres bukan urusan komisinya yang membidangi pemerintahan. Sebab, ide menggulirkan pansus merupakan hak politik setiap anggota DPR.
"Itu bukan di Komisi II, pansus pilpres itu diusulkan anggota minimal didukung 25 orang dari dua fraksi. Jadi pansus itu tidak ada kelembagaan komisi," jelasnya.
Menurutnya ada banyak pertimbangan sebelum pansus pilpres itu dibentuk oleh DPR periode 2009-2014 yang masa kerjanya akan segera berakhir. Selain soal waktu yang kurang dari 2 bulan, juga terkait kelangsungan pansus tersebut ke depan.
"Masih dalam proses pembahasan, belum ada putusan. Ini kita menunggu putusan politik setelah partai-partai berembug dan diturunkan ke tingkat fraksi, kita dengarkan nanti. Secara teknis fraksi-fraksi yang akan menindak lanjuti apakah dibentuk pansus atau tidak," tandasnya.(fat/jpnn)
JAKARTA - Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Abdul Hakam Naja menyatakan bahwa partainya belum menentukan sikap soal wacana pembentukan panitia
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Hasil Pilkada 8 Daerah dengan Calon Tunggal Digugat ke MK, Pertanda Apa?
- Banyak Banget, Ada 312 Hasil Pilkada yang Digugat ke Mahkamah Konstitusi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Prabowo Subianto jadi Teladan Masyarakat untuk Gigih Berjuang Capai Mimpi
- DPP PPP Peringati Hari Ibu dengan Beri Santunan ke Anak Yatim Piatu
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi