PAN Masuk Kabinet, Koalisi Indonesia Hebat Terancam Bubar?
jpnn.com - JAKARTA – Ketua DPP Partai Nasional Demokrat (NasDem), Luthfi A Mutty, menyatakan isu perombakan Kabinet Kerja Jilid II makin kencang seiring pemberitaan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Partai Amanat Nasional (PAN) menyetor lima nama kadernya ke Istana.
Berbagai spekulasi bertiup seputar masuknya PAN ke kabinet yang didukung Koalisi Indonesia Hebat (KIH) ini. Masalahnya, menurut Luthfi, koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-JK ini sedari awal berkomitmen membentuk koalisi tanpa syarat.
“Sinyal kuat dari Pemerintah untuk mengakomodir PAN ke dalam kabinet, memberi kesan kontradiktif terhadap koalisi tanpa syarat yang telah dibangun sedari awal pemerintahan. Kalau seperti ini, apakah masih bisa disebut koalisi tanpa syarat?” kata Luthfi A Mutty, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/10).
Menurut Kepala Kelompok Fraksi (Kapoksi) NasDem ini, mempertanyakan komitmen Presiden Jokowi dalam merawat koalisi tanpa syarat itu. Ini juga mengisyaratkan bahwa koalisi tanpa syarat batal, ketika upaya PAN menawar kursi kabinet diakomodasi Presiden. Hal ini akan memengaruhi pendapat publik terhadap dinamika internal kabinet.
Selain itu, ia juga khawatir persepsi publik akan menilai presiden inkonsisten dengan keputusannya.
“Kalau konsisten tidak perlu (Reshuffle –red) dengan membagikan kursi tersebut,” tegasnya.
Luthfi mengakui, reshuffle adalah hak prerogeratif presiden. Reshuffle ini dinilai sebagai evaluasi Presiden setiap tahun terhadap kinerja para pembantunya yang dinilai tidak berhasil mencapai target yang telah ditetapkan.
Namun demikian, Luthfi berharap presiden lebih hati-hati mengocok ulang kabinet. Jika hal itu dilakukan secara serampangan, sekedar untuk mengakomodir kepentingan salah satu partai pendukung dan melenceng dari konsensus awal, maka akan merusak hubungan antar-partai di dalam koalisi sendiri.
JAKARTA – Ketua DPP Partai Nasional Demokrat (NasDem), Luthfi A Mutty, menyatakan isu perombakan Kabinet Kerja Jilid II makin kencang seiring
- Bagja Tak Setuju Bawaslu Jadi Lembaga Ad Hoc, Begini Alasannya
- Muzani Bantah Gerindra Serang PDIP Terkait Pandangan Kritis Soal PPN Naik Jadi 12 Persen
- Gerindra Bantah Menyerang PDIP Soal Kenaikan PPN jadi 12 Persen
- Jubir PSI: PDIP Pengusul PPN 12%, Sekarang Mau Jadi Pahlawan Kesiangan
- Hanif Dhakiri: Jangan Memanfaatkan PPN 12% jadi Alat Menyerang Presiden Prabowo
- Syahganda Sebut Pernyataan Dolfie Soal PPN Dapat Picu Instabilitas Politik