PAN Masuk Kabinet, Koalisi Indonesia Hebat Terancam Bubar?
jpnn.com - JAKARTA – Ketua DPP Partai Nasional Demokrat (NasDem), Luthfi A Mutty, menyatakan isu perombakan Kabinet Kerja Jilid II makin kencang seiring pemberitaan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Partai Amanat Nasional (PAN) menyetor lima nama kadernya ke Istana.
Berbagai spekulasi bertiup seputar masuknya PAN ke kabinet yang didukung Koalisi Indonesia Hebat (KIH) ini. Masalahnya, menurut Luthfi, koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-JK ini sedari awal berkomitmen membentuk koalisi tanpa syarat.
“Sinyal kuat dari Pemerintah untuk mengakomodir PAN ke dalam kabinet, memberi kesan kontradiktif terhadap koalisi tanpa syarat yang telah dibangun sedari awal pemerintahan. Kalau seperti ini, apakah masih bisa disebut koalisi tanpa syarat?” kata Luthfi A Mutty, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/10).
Menurut Kepala Kelompok Fraksi (Kapoksi) NasDem ini, mempertanyakan komitmen Presiden Jokowi dalam merawat koalisi tanpa syarat itu. Ini juga mengisyaratkan bahwa koalisi tanpa syarat batal, ketika upaya PAN menawar kursi kabinet diakomodasi Presiden. Hal ini akan memengaruhi pendapat publik terhadap dinamika internal kabinet.
Selain itu, ia juga khawatir persepsi publik akan menilai presiden inkonsisten dengan keputusannya.
“Kalau konsisten tidak perlu (Reshuffle –red) dengan membagikan kursi tersebut,” tegasnya.
Luthfi mengakui, reshuffle adalah hak prerogeratif presiden. Reshuffle ini dinilai sebagai evaluasi Presiden setiap tahun terhadap kinerja para pembantunya yang dinilai tidak berhasil mencapai target yang telah ditetapkan.
Namun demikian, Luthfi berharap presiden lebih hati-hati mengocok ulang kabinet. Jika hal itu dilakukan secara serampangan, sekedar untuk mengakomodir kepentingan salah satu partai pendukung dan melenceng dari konsensus awal, maka akan merusak hubungan antar-partai di dalam koalisi sendiri.
JAKARTA – Ketua DPP Partai Nasional Demokrat (NasDem), Luthfi A Mutty, menyatakan isu perombakan Kabinet Kerja Jilid II makin kencang seiring
- Kunjungi Palembang, Lita Machfud Soroti Angka Tidak Sekolah Sumsel yang Tinggi
- Ibas Tekankan Pentingnya Penguatan SDM Lewat Pendidikan Konstitusi yang Masif dan Menarik
- Bawaslu Kalsel Evaluasi Menyeluruh Pelaksanaan Pilkada 2024
- Komisioner KPUD Barito Utara Diduga Langgar Etik & Aturan, Terancam Dipecat
- Di MK, Kubu Petrus Omba Sebut Dalil Gugatan Seharusnya Selesai di Bawaslu atau PTUN
- Sidang Sengketa Pilkada Papua, Kuasa Hukum BTM-YB: Tuduhan Paslon Nomor 2 Tak Berdasar