PAN Mulai Bahas Strategi Memenangkan Hatta jadi Presiden
Senin, 28 Mei 2012 – 04:47 WIB
JAKARTA -- Pemilihan Presiden 2014 dipastikan berlangsung panas. Nama Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa, dikunci partainya untuk diusung sebagai calon presiden 2014. PAN tidak rela mengusung selain Hatta sebagai capres. Dia menjelaskan, keputusan PAN adalah mengusung Hatta menjadi capres. Jadi, sekarang bagaimana POK PAN mencanangkan untuk memenangkan itu nanti pada 2014. "Kalau di Jakarta ini seminggu dua kali kita turun ke masyarakat, kita lakukan juga di semua daerah. Kami ingin merubah pola pendekatan masyarakat. Kami tidak butuh mereka ketika pemilu saja, tapi jauh sebelum pemilu kami sudah melakukan pendekatan, sehingga banyak yang membuka pintu dan masuk PAN," ujarnya.
"Kami kunci adalah satu-satunya capres PAN ya ketum kami. Kami pada rakernas 2011, juga sudah mengunci ketum kami harus jadi capres," kata Ketua Bidang Pengembang Organisasi dan Keanggotaan DPP PAN, Ahmad Hafidz Thahir, didampingi Bendahara Umum PAN Jon Erizal, Minggu (27/5) di sela-sela Rakornas POK PAN di Ancol, Jakarta.
Dijelaskan dia, keputusan tertinggi di tubuh PAN adalah kongres, setelah itu rakernas. Ia menjelaskan, rakornas tidak bisa mereduksi keputusan rakernas. "Rakornas POK ini memerkuat rakernas dimana pada rakernas PAN ingin kadernya menjadi capres. Rakornas itu membuat strategi bagaimana memenangkan itu," katanya.
Baca Juga:
JAKARTA -- Pemilihan Presiden 2014 dipastikan berlangsung panas. Nama Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa, dikunci partainya untuk
BERITA TERKAIT
- PDIP Sebut Megawati dan Prabowo akan Bertemu, Kriminalisasi Hasto Bakal Dibahas?
- Dukung Prabowo soal Swasembada Pangan, Legislator PKB: Bukan Kebijakan Muluk-Muluk
- TNI AL Bongkar Pagar Laut, Eks Sesmilpres Singgung Proses Hukum
- Kuasa Hukum Gus Muhaimin: Semua Gugatan Ghufron Kandas
- Konsolidasi Nasional Gerakan Mandiri Bangsa Lahirkan Partai Gema Bangsa
- Setuju Ambang Batas Parlemen 4 Persen Dihapus, Eddy Soeparno: Bentuk Keadilan Demokrasi