PAN Mulai Wacanakan Reshuffle Kabinet

JAKARTA - Bukan tidak mungkin akan ada reshuffle kabinet. Pasalnya, partai koalisi pendukung pemerintahan SBY- Boediono sudah menyatakan dukungannya bila presiden mengevaluasi para menteri.

  

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa yang juga Menko Perekonomian tidak mempersoalkan bila menteri harus dinilai setiap tahun. "Presiden memiliki hak untuk melakukan evaluasi. Kami setuju bahwa menteri harus dievaluasi dan presiden memiliki kewenangan akan hal itu. Namun, bukan atas desakan dari pihak luar," kata Hatta kepada Indopos (grup JPNN) di sela-sela acara buka puasa bersama kader PAN di kediamannya, kompleks perumahan menteri di Jalan Widya Chandra, Jakarta, Minggu (22/8) malam.

  

Menurut Hatta, evaluasi tahunan memang diperlukan untuk semakin memotivasi kerja menteri lebih baik lagi pada tahun berikutnya. Namun, jika terjadi reshuffle, Hatta pun menyatakan tak keberatan. Evaluasi maupun reshuffle, sekali lagi, itu adalah hak prerogatif presiden. Kami, sekali lagi, sebagai mitra tidak berkeberatan akan hal itu," jelasnya. "

  

Lalu, ketika disinggung rapor merah yang diberikan oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) kepada kader PAN yang menjabat, Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Patrialis Akbar, Hatta dengan tegas menolak hal itu dijadikan patokan. "Kader PAN telah melakukan pekerjaan yg terbaik. Kalau kemarin diheboh-hebohkan Patrialis Akbar, itu terjadi karena tidak ada dananya. Mungkin anggarannya belum turun, sedangkan kinerja cukup baik. Bukan saya membela. Saya kira presiden memiliki informasi akan hal itu," kilahnya.