PAN: Penerapan PT Tinggi Langgar Konstitusi

RUU Pemilu harus diputuskan melalui landasan konstitusional dan tidak boleh bertentangan dengan kaidah keilmuan pemilu, karena penerapan ilmu pemilu di Indonesia itu berdasarkan dari penemuan dan modifikasi yang sudah ada, tanpa boleh melenceng dari kaidah yang ada, imbuhnya.

Pembahasan RUU Pemilu, adalah memberi pelajaran politik kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam memonitor proses pembahasan RUU pemilu di DPR agar berjalan sesuai tujuan di revisinya RUU pemilu.

"Jangan sampai ada tirani mayoritas atau diktaktor minoritas di DPR. Kekuatan civil society harus terlibat aktif dalam proses pengambilan kebijakan RUU pemilu ini," pungkas Viva. (fas/jpnn)