PAN Setuju Dinaikkan, PPP-PKB Minta Dipertahankan
Partai Tengah Tarik Ulur Angka PT
Rabu, 11 Agustus 2010 – 23:09 WIB
JAKARTA - Wacana yang digelindingkan Partai Demokrat agar angka parliementary threshold (batas suara minimal bagi parpol untuk bisa mendudukkan wakilnya di DPR) dinaikkan menjadi 5 persen, menjadi tarik ulur di kalangan parpol pemilik kursi di Senayan. Partai Amanat Nasional (PAN) termasuk yang mendukung kenaikan angka PT demi penyederhanaan jumlah parpol. Sementara Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Lukman Hakim Saefudin, mengatakan sebenarnya angka PT 2,5 persen yang saat ini diberlakukan, sudah cukup efektif. "Saya rasa kondisi saat ini sudah cukup optimal dan tidak perlu lagi diubah-ubah. Sistem sudah berjalan baik karena ada mekanisme check and balances antar lembaga negara. Partai penguasa tidak merasa terpojokkan, sementara partai oposisi dan koalisi pun dapat memainkan perannya masing-masing," ulas Lukman.
Namun demikian, PAN mengingatkan agar upaya penyederhanaan parpol tidak serta merta mengabaikan rakyat yang memberikan suaranya ke parpol kecil. Sekjen PAN, Taufik Kurniawan, mengatakan bahwa PAN dapat memahami keinginan Partai Demokrat yang akan memperjuangkan kenaikan PT menjadi 5 persen dalam revisi UU Pemilu. Hanya saja Taufik juga mengatakan, kenaikan PT harus didasari dengan pertimbangan matang.
"Jangan sampai PT itu dinaikkan hanya karena mau mengeliminir parpol-parpol kecil saja. Kami sepakat dengan Partai Demokrat bahwa jumlah parpol yang sekarang memang terlalu banyak dan tidak efektif bagi penguatan sistem presidensial, namun batasan PT harus dicari berdasarkan pertimbangan matang tanpa harus mengabaikan suara rakyat ke parpol-parpol kecil," ujar Taufik ketika dihubungi wartawan, Rabu (11/8).
Baca Juga:
JAKARTA - Wacana yang digelindingkan Partai Demokrat agar angka parliementary threshold (batas suara minimal bagi parpol untuk bisa mendudukkan wakilnya
BERITA TERKAIT
- DKPP Periksa Ketua-Anggota KPU, Ini Perkaranya
- Menyikapi Pernyataan Effendi, Guntur Romli Yakin Status Tersangka Hasto Sebagai Orderan Politik
- Indonesia Jadi Anggota BRICS, Marwan Cik Asan: Ini Langkah Strategis!
- Sultan Sebut Sawit Bisa Jadi Modal Soft Power Indonesia Dalam Geopolitik Global
- Agenda HUT PDIP Tidak Mundur Meski Hasto Menghadapi Persoalan di KPK
- Jumlah Anggota Koalisi Parpol di Pilpres Perlu Diatur Mencegah Dominasi