PAN Tak Mau Ikuti Cara Demokrat

JAKARTA - Langkah Partai Demokrat mendongkel Muhammad Nazaruddin dari kursi bendahara umum dengan alasan etik, dipastikan tak akan diikuti Partai Amanat Nasional. Padahal, di waktu yang hampir bersamaan, Bendahara Umum-nya Jon Erizal juga sedang terseret-seret namanya dalam kasus dugaan korupsi yang sedang pula ditangani KPK.

   

Wakil Ketua Umum PAN Dradjad Wibowo menyatakan, kalau pihaknya lebih memilih untuk menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum. "Hukum saja yang berbicara, tidak perlu ada hukuman publik sebelum proses hukum final," ujar Dradjad Wibowo usai acara diskusi di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/5).

   

Karena hal itu pula dia menegaskan, tak akan lebih dulu mengambil tindakan ataupun melakukan proses di internal partai terhadap kadernya. "Ini bukan untuk mengomentari persoalan Demokrat, karena menurut saya mengomentari rumah tangga partai lain itu tidak etis. Tapi, kalau sikap kami memang begitu," imbuhnya.

   

Pihaknya yakin, jika proses hukum didahulukan karena kalau proses hukum dijalankan dengan benar, maka akan bisa terlihat dengan sendirinya ada tindak pidana atau tidak. "Sebagai anggota masyarakat, kami juga berhak punya pandangan seperti itu," tandasnya.