PAN Tak Temukan Kadernya Terlibat NII
Pastikan Ada Sanksi Pemecatan, Desak Juga Pemecatan PNS
Rabu, 04 Mei 2011 – 09:47 WIB

PAN Tak Temukan Kadernya Terlibat NII
"Di PAN ini, kita punya sistem perekrutan kader yang cukup ketat. (Prosesnya) Mulai dari kader masa pemilihan anggota, kader amanat dasar, hingga kader amanat madya. Dan alhamdulillah, hingga saat ini tidak ada pengurus PAN yang terlibat dalam gerakan tersebut," jelasnya lagi.
Berbicara lebih jauh, Taufik yang juga adalah Wakil Ketua DPR RI bidang Kesra itu, lantas mendesak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi (Kemenpan & RB) berikut juga Mendagri, untuk tak ragu pula memecat pegawai negeri sipil (PNS) jika terlibat aktif dalam gerakan NII itu. "Tidak ada alasan gerakan NII ini didiamkan oleh pemerintah. Karena PNS harus taat pada sumpah Sapta Prasetya Korpri, yang patuh pada Pancasila dan UUD 45. Jika ada PNS yang terlibat, maka harus dipecat," tegasnya.
Sementara itu, dalam kesempatan acara silaturrahim tersebut, Taufik pun tak lupa mengimbau seluruh perangkat desa, agar ikut serta menangkal penyebaran pergerakan NII ini. Pasalnya menurutnya, korban dari pergerakan yang menyesatkan itu bukan hanya kalangan pelajar dan mahasiswa perkotaan, tetapi juga menyentuh warga pedesaan.
"Banyak aduan yang langsung disampaikan ke saya, bahwa ternyata korban doktrinisasi gerakan NII ini bukan hanya dialami masyarakat kota. Tetapi (mereka) juga mengincar para pelajar di pedesaan. Bahkan, ada korban penculikan pelajar di desa yang hingga saat ini belum ditemukan. Untuk itu, seluruh perangkat desa harus aktif memantau pergerakan ini, dan (jika ada) mengadukannya ke aparat setempat untuk segera diberantas," ujar Taufik.
SEMARANG - Sejumlah elit partai langsung menanggapi pernyataan mantan Menteri Peningkatan Produksi Negara Islam Indonesia (NII) KW 9 tahun 1997-2003,
BERITA TERKAIT
- Konon, Kader di Tingkat Bawah Meminta Megawati Jadi Ketum PDIP saat Kongres
- Laporan Reses, DPD RI Beberkan Isu Prioritas dan Krusial di Daerah
- Adian Napitulu Perjuangkan Potongan Aplikator ke Ojol Turun Jadi 10 Persen
- Tolak Pangkalan Militer Asing, Eks Sesmilpres: Melanggar Konstitusi
- Anggaran PSU Kabupaten Tasikmalaya Cair, KPU Jabar Mengingatkan Ini
- Anggaran PSU Kabupaten Tasikmalaya Belum Cair, KPU Jabar Bingung