PAN Tak Terbebani Bongkar Mafia Pajak

Persoalan mafia pajak berbeda dengan kenaikkan harga BBM ataupun Century yang kedua masalah itu ada dugaan pemerintah telah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang sehingga layak dibentuk panitia angket DPR untuk menyelidikinya. Untuk mafia pajak, menurut Tjatur, tidak ada kebijakan pemerintah yang bisa dinilai telah melanggar undang-undang.

“Lagi pula, banyak pertanyaan yang melatari usulan angket mafia pajak yang bisa diselesaikan melalui panja yang sudah ada di Komisi III saat ini,’ terangnya.

Wakil Ketua Komisi III DPR itu menambahkan, partainya berkomitmen membongkar mafia perpajakan hingga keakar-akarnya karena PAN tidak mempunyai masalah apapun terkait perpajakan itu.

"PAN sebagai partai yang lahir pasca reformasi tentunya mempunyai semangat yang lebih besar dalam memberantas korupsi karena tidak ada beban masa lalu," ujarnya. Sementara itu, kalangan LPHSN (Lembaga Penegakan Hukum dan Strategi Nasional) Achmad Rivai, mengatakan, dengan penolakan di rapat paripurna DPR tersebut, maka di mata rakyat, pamor politik Partai Demokrat cs jeblok, sedangkan Golkar dan PKS diuntungkan.

“Masyarakat awam mencap partai-partai yang menolak angket, bagian dari mafia pajak. Karena menolak angket tidak menginginkan mafia pajak diungkap. Rakyat yang kecewa, karena mereka telah melalaikan kepentingan-kepentingan publik yang diembannya,”  kata bekas pengacara KPK itu, kepada wartawan di Jakarta, kemarin.