PAN Tegaskan Belum Ada Urgensi Interpelasi

JAKARTA - Fraksi Partai Amanah Nasional (FPAN) di DPR, menyayangkan sikap sejumlah anggota DPR yang ingin melakukan interpelasi atas kebijakan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan. Sekretaris FPAN DPR, Teguh Juwarno, berharap persoalan tentang surat Menteri BUMN yang mendelegasikan sebagian kewenangan ke Deputi dan Direksi BUMN bisa diselesaikan di tingkat komisi saja.

"Ya kalau bisa dipanjakan (Panitia Krrja), kenapa tidak diselesaikan di Panja? Di komisi saja," kata Teguh Juwarno kepada wartawan, Senin (16/4), di Jakarta.

Teguh justru melihat langkah yang dilakukan Dahlan justru demi perbaikan di BUMN. "Kalau kita lihat apa yang dilakukan Dahlan, masih dalam koridor-koridor upaya efisiensi," kata Teguh.

Karenanya, imbuh mantan wartawan televisi itu, FPAN tidak menganggap usulan penggunaan interpelasi sebagai sebuah hal mendesak. "Kita belum melihat adanya urgensi untuk di interpelasi," ungkap Teguh.