PAN Tegaskan Tak Selalu Mengekor Golkar

jpnn.com - JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) menganggap parlemen dan pemerintahan yang sama kuat seperti sekarang ini, merupakan berkah bagi demokrasi. Sekretaris Fraksi PAN di DPR Yandri Susanto mengatakan, baru kali ini pemerintah dan parlemen sama-sama kuat.
Ia mengatakan, di era orde baru parlemen selalu berada di bawah ketiak pemerintah. Sedangkan di era Susilo Bambang Yudhyono mayoritas parlemen adalah partai politik yang mendukung pemerintah.
"Sekarang mayoritas tidak ikut pemerintah. Ini berkah demokrasi kita. Ini harus disyukuri, parlemennya kuat, pemerintahnya kuat," kata Yandi saat diskusi bertajuk "Membangun Sinergi Pemerintah dan Parlemen yang Sehat" yang digelar PolcoMM Institute, di Jakarta, Selasa (21/10).
Menurutnya, kalau keduanya bisa berjalan pada rel yang demokratis maka itu akan lebih bagus. Pengawalan terhadap program pro rakyat akan lebih mantap. Dia pun mengingatkan bahwa tidak ada alasan bagi PDI Perjuangan dan kawan-kawan untuk curiga serta galau dengan parlemen yang kuat. Sebab, ia menegaskan, FPAN di DPR tidak akan tabu untuk mendukung program pemerintah kalau pro rakyat. Selain itu, tidak akan tabu juga menolak kalau program tak pro rakyat.
"Fraksi PAN punya warna tersendiri. Walau kami tergabung di Koalisi Merah Putih, kami akan melihat persoalan secara jernih dan memikirkan kepentingan rakyat," katanya.
Dia mengandaikan, jika suatu saat nanti misalnya Golkar mendukung program Jokowi dalam suatu momen politik tertentu, PAN bisa saja bersikap berbeda. Begitu juga jika Golkar menolak keras, PAN bisa saja mendukung. "Itu tidak masalah," tegasnya. (boy/jpnn)
JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) menganggap parlemen dan pemerintahan yang sama kuat seperti sekarang ini, merupakan berkah bagi demokrasi.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Momen Hari Kartini, Andini Anissa Jadi Perempuan Pertama Peraih Gelar Kubestronaut
- Kiprah Kartini Hulu Migas Membangun Ketahanan Energi untuk Negeri
- Bantu Nelayan, HNSI Dorong Pemerintah Pakai Teknologi Alternatif
- KSPSI Dorong Indonesia Meratifikasi Konvensi ILO 188 untuk Perlindungan Awak Kapal Perikanan
- Dendi Budiman: Miskinkan Hakim dan Pengacara Terlibat Suap Rp 60 Miliar
- Gibran Buat Konten Bonus Demografi, Deddy PDIP: Jangan Banyak Bikin Video, Kerja Saja