PAN Tolak Revisi UU KPK
jpnn.com, JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) menolak revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).
Sekretaris Fraksi PAN di DPR Yandri Susanto mengusulkan pencabutan jika revisi UU itu masuk program legislasi nasional (prolegnas).
“Supaya tidak ada rencana revisi UU KPK itu,” kata Yandri, Senin (20/3).
Yandri menambahkan, PAN tidak setuju kalau revisi itu malah melemahkan KPK dalam memberangus korupsi.
Menurut dia, saat ini bukan momen yang tepat untuk melakukan revisi terhadap UU KPK.
Menurut Yandri, UU yang ada sekarang sudah pas sebagai payung hukum bagi KPK.
“Sekarang KPK sudah kuat, kami dukung,” tegas wakil sekretaris jenderal PAN ini.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, kepastian revisi UU KPK berada di tangan Presiden Joko Widodo.
Partai Amanat Nasional (PAN) menolak revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).
- Sejumlah Tokoh Merapat ke Kediaman Prabowo, Dari Fahri Hamzah Hingga Budiman
- Orang Dekat Prabowo Beri Sinyal Fahri Hamzah jadi Menteri Perumahan
- Dilantik Jadi Anggota DPR RI, Putri Zulkifli Hasan Bakal Perjuangkan Pengembangan UMKM
- PDIP seperti Dapat Durian Runtuh, Pendukung Anies Berpesta
- Gempa MK
- Putusan MK soal Pilkada Melambungkan Nama Fahri Hamzah di X