PAN Tunggu Arahan Presiden Jokowi Sebelum Merapat ke Koalisi Pemerintah

jpnn.com, JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) tidak mau gegabah dan menunggu arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika disebut bergabung ke koalisi pemerintah.
Walakin, Ketum PAN Zulkifli Hasan dan Sekjen PAN Eddy Soeparno telah diundang bersama pimpinan partai koalisi pemerintah untuk bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara, Rabu (25/8).
"Ya, kami tunggu pernyataan dari Pak Jokowi langsung sebagai pimpinan koalisi pemerintahan," kata Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto kepada wartawan di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (26/8).
Namun, Ketua Komisi VIII DPR RI itu menyebut parpolnya merasa tersanjung diundang ke istana bersama partai koalisi pemerintah membicarakan penanganan pandemi.
"Tentu kami berterima kasih kemarin sudah diundang, sudah diajak bicara bersama-sama mengatasi pandemi termasuk persoalan lain, sudah bisa satu forum dengan satu parpol koalisi Pak Jokowi," tutur Yandri.
Legislator daerah pemilihan Banten II itu mengatakan PAN pada prinsipnya selalu siap jika diminta bergabung ke koalisi.
Toh, selama ini partai pimpinan Zulkifli Hasan itu selalu membantu pemerintahan era Jokowi.
"Hubungan PAN dengan pemerintah selama ini enggak ada persoalan. Bagus dan sangat baik," ucapnya.
Partai Amanat Nasional (PAN) tidak mau gegabah dan menunggu arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika disebut bergabung ke koalisi pemerintah.
- Anis Matta: Partai Gelora Akan Menjelma Jadi Rumah Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
- Besok, Partai Gelora Gelar Pelantikan Pengurus DPP dan DPW Periode 2024-2029
- Dewi Coryati Sebut Fenomena #KaburAjaDulu Jadi Alarm, Akses Beasiswa Harus Dijamin
- Megawati Beri Arahan ke Kepala Daerah PDIP: Fokus ke Rakyat, Jangan Main Anggaran
- Widya Pratiwi Prihatin atas Masalah di Polri dan Harapkan Respons Cepat
- Ketua Komisi VII DPR Minta Pemerintah Segera Eksekusi Program Kerakyatan