Panas Di Jalanan, Panas Di Senayan

JAKARTA - Koalisi pendukung pemerintah DPR kembali memperlihatkan sikap tak kompak. Golkar yang kini menjadi motor interpelasi soal masalah perbatasan dengan Malaysia tidak mendapat dukungan dari sesama mitra. Manuver partai yang dipimpin Aburizal Bakrie itu bahkan dicurigai bertendensi politik jangka pendek, yakni kursi kabinet. "Ini interpelasi yang dipaksakan dan sarat kepentingan politik sempit," kata Wasekjen DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan di gedung DPR kemarin (31/8).

Menurut Pohan, komisi I telah meminta pemerintah segera menuntaskan permasalahan tersebut. Sejumlah langkah telah ditempuh. Di antaranya, mengajukan nota protes resmi terhadap Malaysia. Pemerintah juga mempercepat perundingan perbatasan dengan Malaysia pada 6 September mendatang di Kinabalu.

Kalau interpelasi jalan, tegas Pohan, parpol-parpol yang memiliki perpanjangan tangan di DPR melalui fraksi telah mengingkari keputusannya sendiri di komisi I. "Kalau memang ingin mengevaluasi Menlu (Marty Natalegawa, Red), intinya pengin diganti, sampaikan saja usul itu kepada presiden. Setgab kan ada. Interpelasi jangan dipakai buat yang begituan," sindirnya.

Secara terpisah, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum juga memberikan penegasan. Menurut dia, lazimnya, partai koalisi pemerintah tidak bertanya kepada pemerintah melalui hak interpelasi. Soalnya, kata Anas, itu sama dengan bertanya kepada diri sendiri. Apalagi, Ketum Partai Golkar adalah ketua harian Sekretariat Gabungan (Setgab).